Polemik Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup; Catatan Kritis Terhadap Kepemiluan dan Partai Politik

Mengajukan restrukturisasi-rasionalisasi kepada partai politik untuk meningkatkan fungsi sosial control, agen aspirasi masyarakat serta peran pentingnya mendidik masyarakat sadar politik dan memposisikan masyarakat sebagai mitra strategis menjalankan prinsip demokrasi.

Demokrasi dan politik merupakan dua unsur yang berbeda sekaligus memiliki korelasi organik yang bersifat resiprokal. 

Dari tinjauan etimologi demokrasi dapat dipahami sebagai kekuasaan yang dipagang oleh rakyat, demos= rakyat umum dan kratos=kekuasaan, yang artinya kekuasaan ditentukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tidak ada monopoli kekuasaan dari elit tertentu untuk mengakumulasi kekuasaan dan menciptakan otoritariansme. 

Sedangkan politik memiliki akar kata poli yang berasal dari kata polis = federasi mayarakat yang otonom dan teia = urusan public, jadi secara definisi politik merupakan aktivitas masyarakat yang dapat mengurusi urusan public nya secara otonom. 

Jika ditinjau dari pemkanaan, tidak ada unsur elitis dan ekslusif dari kedua entitas tersebut, namun disebagian banyak pihak terutama masyrakat arus bawah, masih menganggap politik itu sebaagi urusan kenegaraan dan hal yang oportunistik. 

Tak terkecuali pemaknaan demokrasi bagi masyarakat umum, yang masih berpersepsi bahwa demokrasi adalah ruang isolasi yang berda pada Menara gading, terpisah dari aktivitas sosial, maka daripada itu suatu hal yang penting bagi kalangan yang sadar politik dan demokrasi untuk melakukan sosialisasi ide dan melakukan agenda partisipatif dalam rangka mengajak masyarakat mengaplikasikan nilai berpolitik dan berdemokrasi, agar tidak lagi terkesan tabu dan masyarakat dapat mampu berswakelola menggunakan prinsip demokrasi yang secara fitrah melakat dalam jati diri kemanusiaan.

Menyoal study politik, menarik untuk membahas pemikiran Murray Bookchin dalam menguraikan dan menjabarkan definis politik. 

Dari perspektif Bookchin, pertama tama yang bersangkutan membedakan kategori politik dengan kenegaraan, menurutnya, politik merupakan aktivitas kolektif masyarakat dalam suatu instansi umum untuk mengatur dan mengelola kebutuhan public secara partisipatif. 

Sedangkan negara merupakan instanasi formal yang diperuntukan professional dalam mengisi ruang ruang birokrasi, yang menjadikan masyarakat sebagai objek pasif. 

Gagasan Bookchin mengenai politik dan demokrasi langsung ini dikenal sebagai munisipalisme libertarian, meskipun dalam konsepsi ini si pencetus menempatkan gagasan nya sebagai antitesa tehadap ekssitensi negara, tapi tidak menjadi hal yang salah menggunakan Analisa epistemic ini sebagai pandangan alternatif dalam mengidentifikasi tatanan demokrasi bahkan meminjam gagasan tersebut secara sinkretik. 

Pada umumnya, demokrasi yang banyak dianut adalah demokrasi perwakilan, yang menempatkan warga sebagai penyumbang suara, dan menitipkan sector strategis nya kepada elit professional, pandangan munisipalisme libertarian berbanding terbalik dengan persepktif tersebut, demokrasi yang dimaksud dalam munisipalisme libertarian adalah partisipatif. 

Masyarakat dilibatkan langsung oleh delegasi munisipal yang tergabung dalam dewan kerja, sekaligus masyarakat dapat me recall langsung jika munisipal mereka tidak mampu bekerja sama  dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial. 

Maksud khusus dari gagasan munisipalisme libertarian adalah mengembalikan kedaulatan politik kepada masyarakat, yang selama penerapan demokrasi perwakilan sering dibajak oleh gerombolan oligarkis dan para birokrat yang sering melakukan praktik abuse of power untuk menguntungkan segelintir golongan mereka saja. 

Masyarakat hanya terpasifikasi dan dijadikan objek yang dipaksa sepihak untuk mengakui serta mentaati aturan yang telah dirumuskan elit professional (https://anarkis.org/2016/12/05/munisipalisme-libertarian-mengembalikan-politik-ke-tangan-warga/).

Dalam aplikasi nya, demokrasi langsung pernah terjadi di Paris, yang lahir akibat insureksi pekerja urban, yang memanfaatkan kegelimpangan pemerintah perancis berperang dengan imperium Prussia. 

Sumber: