Menyoal study politik, menarik untuk membahas pemikiran Murray Bookchin dalam menguraikan dan menjabarkan definis politik.
Dari perspektif Bookchin, pertama tama yang bersangkutan membedakan kategori politik dengan kenegaraan, menurutnya, politik merupakan aktivitas kolektif masyarakat dalam suatu instansi umum untuk mengatur dan mengelola kebutuhan public secara partisipatif.
Sedangkan negara merupakan instanasi formal yang diperuntukan professional dalam mengisi ruang ruang birokrasi, yang menjadikan masyarakat sebagai objek pasif.
Gagasan Bookchin mengenai politik dan demokrasi langsung ini dikenal sebagai munisipalisme libertarian, meskipun dalam konsepsi ini si pencetus menempatkan gagasan nya sebagai antitesa tehadap ekssitensi negara, tapi tidak menjadi hal yang salah menggunakan Analisa epistemic ini sebagai pandangan alternatif dalam mengidentifikasi tatanan demokrasi bahkan meminjam gagasan tersebut secara sinkretik.
Pada umumnya, demokrasi yang banyak dianut adalah demokrasi perwakilan, yang menempatkan warga sebagai penyumbang suara, dan menitipkan sector strategis nya kepada elit professional, pandangan munisipalisme libertarian berbanding terbalik dengan persepktif tersebut, demokrasi yang dimaksud dalam munisipalisme libertarian adalah partisipatif.
Masyarakat dilibatkan langsung oleh delegasi munisipal yang tergabung dalam dewan kerja, sekaligus masyarakat dapat me recall langsung jika munisipal mereka tidak mampu bekerja sama dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial.
Maksud khusus dari gagasan munisipalisme libertarian adalah mengembalikan kedaulatan politik kepada masyarakat, yang selama penerapan demokrasi perwakilan sering dibajak oleh gerombolan oligarkis dan para birokrat yang sering melakukan praktik abuse of power untuk menguntungkan segelintir golongan mereka saja.
Masyarakat hanya terpasifikasi dan dijadikan objek yang dipaksa sepihak untuk mengakui serta mentaati aturan yang telah dirumuskan elit professional (https://anarkis.org/2016/12/05/munisipalisme-libertarian-mengembalikan-politik-ke-tangan-warga/).
Dalam aplikasi nya, demokrasi langsung pernah terjadi di Paris, yang lahir akibat insureksi pekerja urban, yang memanfaatkan kegelimpangan pemerintah perancis berperang dengan imperium Prussia.
Mengutip catatan Donny Gluckstein dalam tulisan nya yang berjudul Paris Comune : A Revolution in Democracy (2011), pada tahun itu International Working Class Assosiation (IWA) memiliki ribuan anggota di paris, namun mereka tidak disiplin dan sporadic, pada puncak kejadian 18 Maret 1871 tidak ada tokoh radikal yang hadir dikarenakan sudah dijebloskan ke penjara oleh tantara nasional Perancis.
Jadi jalan nya revolusi pembentukan komune paris, dilakukan oleh para anggota IWA yang secara notabene golongan amatir, namun 10 hari sejak pecahnya pemberontakan, tepatnya pada tanggal 28 Maret 1871, Komune Paris mengadakan sidang pertamanya, point point kebijakan yang tertuang dalam sidang tersebut secara keseluruhan mengacu pada sector kesejahteraan sosial dan menyangkut urusan buruh, beberapa isi kebijakan tersebut antara lain : pengapusan bunga sewa, penghapusan kerja malam.
Pendidikan dan berobat gratis, akuisi pabrik yang ditinggalkan pemiliknya untuk kemudian dikelola secara kelompok. Total dewan pekerja dalam Komune Paris terdapat 92 delegasi.
Menurut Marx, secara fungsional institusi public yang diterapkan pada Komune Paris bukanlah bersifat parlementaris, melaikan fusi dari pelaksanaan eksekutif dan legislative, sayangnya Komune Paris tidak berumur panjang, hanya bertahan 72 hari, setelah mendapatkan gempuran pasukan militer McMahon, pemerintahan Komune Paris tumbang.
Walaupun tidak dapat berlangsung lama, Komune Paris dianggap sebagai cetak biru dewan kerja dan representasi demokrasi partisipatif yang pernah ada, di sisi lain juga revolusi Bolshevik Rusia sangat terinspirasi dari perjuangan para kommunard (https://tirto.id/komune-paris-72-hari-pesta-rakyat-cetak-biru-pemerintahan-buruh-eCRQ). *
Penulis adalah Doni Febriansyah, SE
Referensi