TNI, Polri, Pegawai ASN Bisa Saling Isi Jabatan Tertentu di Pusat, Jokowi Resmikan Undang undang Terbaru

Jadi statusnya sejajar. Tidak ada perlakukan diskriminatif antara PNS dan PPPK. 

Beda antara PNS dan PPPK terletak pada status ada yang pegawai ASN secara tetap, ada yang ASN bersifat kontrak.

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.

Kemudian, diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

UU ini mengatur tentang pegawai ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 

Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 

1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 

2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 

3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 

4) penataan tenaga honorer; 

5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. 

Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. 

Sumber: