Setiap Masyarakat Berhak Mendapatkan Pendidikan

Namun berdasarkan data diatas ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan haknya atas Pendidikan. Beberapa hal yang dapat menjadi solusi yaitu: Pertama, Saat ini anggaran Pendidikan sebesar 20% dari dana APBN dan APBD, jumlah yang tidak sedikit ini harus dievaluasi secara berkala. 

Bagaimana agar program-program Pendidikan tersebut tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat. Sehingga masyarakat miskin, penyandang disabilitas, penyandangan kelainan mental, masyarakat daerah 3T dan klasifikasi lain yang telah dijelaskan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional tetap mendapatkan hak untuk mendapat Pendidikan. 

Kedua, Pemerintah harus memperhatikan kualitas guru, mau tidak mau kualitas guru menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Ketiga, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. 

Memperbaiki maupun memperbaharui sarana dan prasarana sekolah agar tidak ketinggalan zaman harus terus dilakukan Pemerintah. 

Keempat, Selanjutnya terkait wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau, maka akses terhadap teknologi untuk menunjang Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci yang juga harus dilakukan. 

Sejatinya pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik dari pendidikan dini, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Keadilan dalam Pendidikan dapat mengubah masa depan bangsa. 

Jika Pendidikan bisa didapatkan dengan adil merata serta baik, maka penerus bangsa pun semakin banyak yang berkualitas dan itu dapat mengembangkan kualitas bangsa untuk bersaing dalam dunia internasional. 

Proses panjang ini harus dilakukan bersama-sama bukan hanya oleh Pemerintah namun juga oleh semua elemen masyarakat. 

Mari jadikan moment HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 sebagai transformasi besar dalam dunia Pendidikan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.*

Bravitasari Nafthalia, S.Sos., M.I.P, Tenaga Ahli DPR-RI

 

Sumber: