Penyebab Pembangunan Lahat Terhambat, Pemerintah Pusat Punya Hutang DBH Batubara

BACA JUGA:Gelar Apel Siaga Nataru, PLN Siap Pasok Listrik Andal dan Petugas yang Siaga Layani Pelanggan

Inilah yang buat pembangunan di Lahat jadi terhambat. 

Artinya masih banyak utang pemerintah pusat belum dibayarkan ke Kabupaten Lahat. 

Bersama pemerintah daerah, pansus akan terus berupaya agar DBH ini dibayarkan penuh oleh pemerintah pusat. 

Agar Kabupaten Lahat bisa lebih banyak lakukan pembangunan.

BACA JUGA:Kasus Kaki Gajah di Pajar Bulan Nihil

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam baik mineral dan batubara menjelang akhir tahun 2022 telah over target.

DBH minyak bumi realisasi sebesar Rp18,1 miliar dari pagu Rp8,5 miliar atau naik sebesar 213,33 persen.

DBH gas bumi realisasinya Rp73,4 miliar dari Pagu Rp50,2 miliar naik sebesar 146,1 persen. 

Sedangkan DBH batubara realisasinya Rp434 miliar dari Pagu Rp470 miliar naik 108,4 persen.

BACA JUGA:Kronologis Kecelakaan Kereta Api dan Kijang di Rel Belakang Pertamina Lahat, 2 Pensiunan PNS Jadi Korban

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat, Ghufran D, SE, MM mengatakan, untuk DBH secara global, tahun ini mencapai 118,31 persen, di mana sebesar Rp714,5 miliar dari Pagu sebesar Rp603,9 miliar.

DBH sektor tambang batubara penyumbang paling besar sekitar 50 persen lebih dari DBH SDA dan DBA gas bumi.

“Realisasi tahun ini itu ditambah kurang bayar tahun sebelumnya. Sementara untuk penghitungan secara total, hingga akhir tahun,” kata Ghupran, Sabtu (17/12/2022).

Ghupran mengatakan, DBH itu digunakan Pemkab Lahat untuk pembangunan fisik maupun non fisik.

Sumber: