PT KAI Dinilai Telah Menerapkan Hukum Rimba di Desa Tanjung Jambu

BACA JUGA:Belum Ganti Rugi, PT KAI Sudah Gusur Lahan Warga di Desa Tanjung Jambu Merapi Timur

Dan, kondisi sekarang tanaman karet sudah diratakan dengan tanah, karena digusur oleh PT KAI tanpa adanya ganti rugi sepeserpun.

“Kami hanya minta diselesaikan dengan baik baik. Kami juga sudah mengelola kebun tersebut cukup lama,” ucapnya. 

“Kami tidak neko neko. Kami tidak inginkan menghalangi kerja PT KAI, namun alangkah baiknya tanam tumbuh yang ada diganti rugi, karena kebun tersebut merupakan tempat kami cari rezeki dan sudah sudah berumur 10 tahun,” unngkapnya. 

Hal serupa juga dialami Juhardiansyah (34) yang juga warga Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur yang mengalami hal sama. 

BACA JUGA:Jadwal Kegiatan Pemkab Lahat Hari ini

Juhardiansyah hanya meminta diselesaikan dengan seadil adilnya sesuai harga kesepakatan yang sudah ada pada saat itu yaitu Rp 162 juta, karena kabun karet kami itu mempunyai panjang 125 meter dengan jumlah pohon karet  650 batang, dan ditambah pohon buah serta pohon lainnya. 

"Kemarin kami hanya bisa pasrah saja, karena belum ada penyelesaian ganti rugi, tapi kebun sudah diratakan, bahkan di lokasi sudah ramai dijaga oleh aparat," keluhnya.

"Kami hanya minta diselesaikan secara baik baik apa yang menjadi hak kami, karena kebun ini merupakan mata pencarian utama kami," ujarnya. 

Dari keterangan Burlian dan Juhardiansyah bahwa dari 7 warga yang mempunyai kebun di lokasi tersebut 5 diantaranya sudah diganti rugi.

Namun 2 yang sampai saat ini masih belum ada kabar dengan alasan pihak PT KAI menganggap karena jaraknya sudah 8 bulan.

“Padahal waktu itu kami sudah menerima harga yang ditetapkan, namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan bahkan kebun karet kami saat ini sudah dirobohkan oleh PT KAI,” ucapnya. 

"Yang kami inginkan agar diganti agar kami dapat tenang. Mereka pihak PTKAI juga dapat kerja dengan tenang," harapnya. (*)

 

Sumber: