Kemiskinan Lahat, Salah Pandemi Covid-19...?

Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. 

Sementara penduduk di bawah GK hanya bisa bertahan atau bahkan yang semula miskin menjadi sangat miskin.

Inflasi menjadi salah satu sebab 16,46 persen warga Lahat berada di bawah GK. 

Pada tahun ini pula wabah covid19 sedang memuncak sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas, yang menyebabkan banyak penduduk yang berada disekitaran GK kehilangan pekerjaan karena pengurangan pegawai atau usaha tempat bekerja gulung tikar. 

Metode yang digunakan menghitung Garis Kemiskinan (GK), adalah dengan menjumlahkan dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Untuk Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. 

Pembatasan mobilitas juga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan minimum makanan penduduk di bawah GK. 

Semula pemenuhan kalori bisa didapatkan melalui kegiatan sosial yang ada di masyarakat seperti hajatan dan kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan orang dimana bisa diadakan 3 sampai 4 kali dalam sebulan di masyarakat Lahat, harus terhenti selama pandemi. 

Jumlah penduduk miskin Lahat di tahun 2021 menjadi 68 ribu jiwa dari semula 66 ribu jiwa pada tahun 2020, tentulah bukan angka yang bisa diabaikan. 

Pemerintah di 2021 telah melakukan banyak program dengan anggaran lebih dari 2 miliar untuk bantuan sosial, mulai dari bantuan untuk individu, untuk keluarga dan untuk kelompok masyarakat. 

Pengentasan kemiskinan menjadi wajib sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sampai nol pada tahun 2024. 

Perencanaan program pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi dan penanganan yang serius secara berkesinambungan. 

Pengawasan yang ketat terhadap kebijakan program program yang berbau bantuan bisa menjadi kunci keberhasilan program pemerintah yang telah dianggarkan agar tidak salah sasaran, mengingat penduduk yang berada di bawah GK sangat rentan dengan perubahan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, apalagi untuk penduduk miskin yang telah nyaman dengan keadaan dan bantuan yang diberikan. 

Termasuk penduduk yang berpenghasilan yang berada disekitar GK, yang ikut merasakan program yang diberikan pemerintah ataupun organisasi lain. 

Untuk itu hadirnya data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap Kemiskinan serta Pengukuran Kemiskinan yang dapat dipercaya adalah instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada program pengentasan kemiskinan. (*)

Sumber: