Setahun Prabowo-Gibran, Wamen ATR/BPN : 123 Juta Bidang Terdaftar, 3.000 Mafia Tanah Ditindak

Setahun Prabowo-Gibran, Wamen ATR/BPN : 123 Juta Bidang Terdaftar, 3.000 Mafia Tanah Ditindak

JAKARTA, LAHATPOS.CO - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian strategis ditunjukkan oleh jajaran kementerian. 

Salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid dan Wakil Menteri Ossy Dermawan. 

Dalam kurun setahun, kementerian ini berhasil menjadikan agraria dan tata ruang sebagai instrumen nyata pemerataan kesejahteraan rakyat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN bekerja untuk memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat. Setahun ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Wamen ATR/ BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta, Senin 20 Oktober 2025.

Ossy menjelaskan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi ujung tombak kepastian hukum pertanahan. 

Tercatat, hingga Oktober 2025, sebanyak 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar, dan 97 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. 

Dalam setahun terakhir saja, capaian pendaftaran tanah mencapai 4 juta bidang, dengan 2,69 juta bidang telah disertipikasi.

Capaian ini juga berdampak langsung pada ekonomi nasional, dengan kontribusi Total Penambahan Nilai Ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun.

"Kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi ekonomi rakyat. Ketika tanah bersertipikat, nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak," tegas Ossy.

Lompatan Digitalisasi PertanahanDalam era digitalisasi, Kementerian ATR/BPN mencatat percepatan signifikan. 

Sebanyak 6,1 juta sertipikat elektronik telah diterbitkan hingga Oktober 2025, melonjak dari hanya 639 ribu pada tahun sebelumnya. 

Transformasi digital ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mencegah praktik mafia tanah.

Reforma Agraria dan Perlindungan Aset SosialProgram Reforma Agraria juga menunjukkan hasil progresif. 

Sumber: