BPS Lahat Tegaskan Pentingnya Data Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Lahat, Lahatpos.co - Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung di Gedung Pertemuan Pemda Lahat pada Selasa (02/12). 

Kegiatan ini menghadirkan seluruh unsur strategis mulai dari Forkopimda, Kepala Dinas, Camat, Lurah, Ketua Forum Lurah, Ketua Forum Kades, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, hingga Forum Anak Kabupaten Lahat.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala Bappeda Lahat, Feriansyah Eka Putra, S.T., M.M., yang menekankan pentingnya optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam menguatkan strategi penuntasan kemiskinan, serta peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting hingga tingkat kelurahan dan desa. 

“Koordinasi lintas sektor harus semakin diperkuat untuk mewujudkan target Lahat 0% masyarakat miskin dan mempercepat penurunan stunting secara terukur,” tegasnya.

Selanjutnya, Wakil Bupati Lahat sekaligus Ketua TKPK dan TPPS Kabupaten Lahat, Widianingsih, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan BPS dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data. 

Wabup menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan Kabupaten Lahat dalam tiga tahun terakhir yang menunjukkan tren penurunan, dari 15,00% pada tahun 2023 menjadi 14,14% pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 13,69% pada tahun 2025. ”Penurunan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah karena hasil evaluasi menunjukkan bantuan sosial belum seluruhnya tepat sasaran,” tegas Wakil Bupati Lahat.

“Tiga strategi utama pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Stunting merupakan masalah struktural yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, sehingga intervensinya harus tepat sasaran, berbasis data BPS, dan terintegrasi dengan seluruh program sosial daerah,” lanjutnya.

Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, secara resmi membuka acara dan dalam arahannya menyampaikan, ”Kabupaten Lahat saat ini berada pada posisi kedua tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Selatan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dalam penyaluran bantuan sosial serta perbaikan tata kelola data melalui kolaborasi erat dengan BPS.”

Bupati juga menjabarkan berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, termasuk revitalisasi sekolah, perbaikan infrastruktur kesehatan, sanitasi, dan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terdampak bencana. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lahat telah mendorong tumbuhnya UMKM dan wirausaha baru melalui program Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (UPEK) dan Kampung Percontohan bagi Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (KAMPEK), serta berkomitmen mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan pemanfaatan sumber daya lokal. 

Dalam rakor tersebut disampaikan materi oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Sultan M. Syah, S.E., S.H., M.M. Dalam paparannya, beliau memberikan gambaran profil kemiskinan Kabupaten Lahat dalam konteks regional dan menyampaikan pendekatan intervensi berbasis wilayah yang dapat disinergikan dengan kebijakan daerah. 

Informasi tersebut memperkuat perspektif peserta mengenai strategi percepatan penurunan kemiskinan melalui integrasi program pusat, provinsi, dan kabupaten. Terkait stunting, prevalensi stunting Kabupaten Lahat pada 2023 sebesar 7,8% dan meningkat menjadi 12,9% pada 2024. ”Kenaikan ini tentu menjadi perhatian serius dalam upaya penurunan stunting di daerah seperti intervensi dan komitmen bersama sampai di tingkat desa/kelurahan yang perlu terus ditingkatkan,” tegasnya.

Setelah itu, Kepala BPS Kabupaten Lahat, Dedi Fahlevi, M.Si., menyampaikan materi tentang hasil kajian kemiskinan Kabupaten Lahat. Beliau membuka penyampaian materi dengan menjelaskan konsep dasar kemiskinan menurut BPS. BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. 

Dalam kesempatan tersebut, beliau memaparkan perkembangan garis kemiskinan, tren angka kemiskinan Lahat, dan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. ”Kemiskinan rumah tangga dipengaruhi oleh kombinasi faktor demografi, pendidikan, akses layanan dasar, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Penanggulangan kemiskinan hanya dapat berjalan efektif jika berbasis data yang mutakhir, terintegrasi, dan digunakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan,” tegasnya.

Kepala BPS Kabupaten Lahat juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dibarengi dengan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai proses berkelanjutan untuk penyempurnaan basis data sosial ekonomi nasional. ”Sensus Ekonomi 2026 adalah gerakan bersama untuk membangun data ekonomi bangsa. Dengan mengintegrasikan pemutakhiran DTSEN pada momen sensus tersebut tentu keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.”

Sumber: