1. Memperjuangkan perwujudan cita-cita nasional, dimana setiap orang menjadi warga negara Indonesia dalam arti sesungguhnya.
BACA JUGA:Kejaksaan Negeri Lahat Langsung Bereaksi Tanggapi Video Remaja Lahat Minta Keadilan ke Presiden RI
2. Memperjuangkan pelaksanaan prinsip demokrasi dan prinsip prikemanusiaan.
3. Memperjuangkan perwujudan persamaan hak dan kewajiban, perlakuan yang sama dan adil bagi warga negara, tanpa perbedaan yang didasari atas suku, kebudayaan, adat-istiadat, dan agama.
Orang Cina harus memilih antara WNI dan WNA. Padahal banyak orang Cina yang sudah turun menurun tinggal dan berbaur dengan masyarakat pribumi di Yogyakarta, tetapi mereka masih dianggap Warga Negara Asing.
Selain itu penulis juga menggunakan tulisan Benny G. Setiono dengan judul Cina dalam Pusaran Politik yang dapat dijadikan acuan dalam memahami pembentukan baperki yang dilakukan oleh gabungan organisasi-organisasi politik Cina.
BACA JUGA:Arca Manusia Tanpa Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta harus menerima konsekuensi sosial ekonomi yang berat karena kedudukannya sebagai ibukota negara Republik Indonesia.
Masa perang kemerdekaan dengan ekonomi darurat, kehidupan ekonomi dalam semua sektor berada di dalam pengendalian pemerintah.
Peranan golongan swasta terdesak, namun demikian golongan ini tetap berusaha untuk memainkan peranannya di dalam usaha perekonomian negara.
Barang-barang kebutuhan sehari-hari harganya setiap hari bertambah mahal.
BACA JUGA:Selamat, Ketua BADAR Lahat Dapat Tambahan Amanah Baru di Kompleknya
Di kota sering terjadi kelaparan. Untuk mengatasi kelaparan itu penduduk terpaksa makan daun-daunan dan buah-buahan mentah sekedar untuk mengganjal perut.
Konferensi masyarakat Cina diselenggarakan di Yogyakarta antara 17-19 September 1946.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Hatta dalam konferrensi ini mengeluarkan pernyataan tegas mengenai permodalan dan posisi ekonomi Cina di Indonesia.
Golongan pribumi dianggap sebagai masyarakat yang tertindas dalam hal ekonomi dengan keberadaan komunitas Cina yang dianggap sebagai penguasa lahan ekonomi.