MENATA FONDASI EKONOMI KERAKYATAN

MENATA FONDASI EKONOMI KERAKYATAN

Oleh : Nur Yanuar, S..ST

(Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Lahat)

Ekonomi adalah jantung sebuah Negara. Detak jantung yang berdetak, berpendar dan saling mempengaruhi. Kecil atau besar, semua sama-sama berdampak. Semua memiliki peran masing-masing, demi kemajuan perekonomian bangsa. Ekonomi kerakyatan, bahwa pertumbuhan seharusnya bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat: koperasi, UMKM, pertanian lokal, maupun industri kreatif komunitas. Bukan semata-mata menunggu "tetesan ke bawah" dari korporasi besar.

Konsep “Doughnut Economy”yang diperkenalkan oleh ekonom Inggris, Kate Raworth, memberikan kerangka visual dan filosofis yang menarik. Ia menggambarkan ekonomi ideal sebagai sebuah ruang berbentuk donat, dengan batas dalam yang menjamin kebutuhan dasar manusia seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih dan batas luar yang melindungi sistem alam seperti iklim, keanekaragaman hayati, dan atmosfer dari tekanan berlebihan akibat aktivitas ekonomi. Di antara dua batas inilah ekonomi seharusnya beroperasi cukup untuk semua orang (https://www.kompasiana.com/nadhimrach).

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, dan budaya lokal, pembangunan seharusnya memperhitungkan daya dukung lingkungan. Tidak semua wilayah bisa ditransformasikan menjadi kawasan industri atau hunian beton. Pembangunan berbasis lokal, yang menghargai ekosistem dan budaya setempat, adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. 

Model pertumbuhan ekonomi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencatat sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan maupun di Kabupaten Lahat mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, distribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 54,90 persen, turun menjadi 52,78 persen pada tahun 2024 terhadap PDRB Kabupaten Lahat. Paradigma ini menjadi sinyal baru mulai adanya sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Fenomena yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan berdampak.

Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).  Sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional, Sensus Ekonomi 2026 akan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha aktivitas administratif dan penunjang usaha; serta aktivitas jasa lainnya.

Informasi struktur ekonomi, karateristik usaha, ekonomi digital dan lingkungan ekonomi, serta transparansi maupun perbaikan ekosistem ekonomi secara keseluruhan menjadi isu penting dan tujuan dari Sensus Ekonomi 2026 yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Pada Level Pemerintah, sebagai landasan perencanaan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran serta bahan evaluasi berbagai kebijakan; Sektor Bisnis, informasi tentang pasar untuk stategi bisnis dan ekspansi usaha dan membantu pelaku usaha dalam memahami tren industri, peluang maupun bisnis di berbagai wilayah; Akademisi dan Peneliti, data yang lebih lengkap dan detail dalam mendukung penelitian ekonomi, sosial dan kebijakan publik; Masyarakat, menerima manfaat kebijakan ekonomi pemerintah dan berbagai kepentingan lainnya. 

Permasalahan dunia usaha, daya saing usaha, peta perekonomian wilayah, UMKM, kontribusi perekonomian maupun strategi pengembangan usahanya termasuk mencari peluang usaha baru dan  target pasar juga menjadi isu penting yang akan dijawab melalui Sensus Ekonomi 2026.

Sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Lahat dalam Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (UPEK) yaitu bantuan yang diarahkan untuk terciptanya aktivitas ekonomi keluarga miskin maupun Kampung Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (KAMPEK) yang merupakan bantuan kepada masyarakat yang berdomisili dan memiliki embrio usaha dalam peningkatan pendapatan keluarga miskin. Sensus Ekonomi 2026 hadir menjadi sumber data komprehensif dalam menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, mencakup berbagai skala usaha mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar (korporasi). Menyajikan gambaran aktual mengenai kondisi perekonomian secara menyeluruh hingga tingkat wilayah administrasi terkecil. “Informasi tersebut memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan, serta memetakan potensi ekonomi daerah secara lengkap dan terperinci,” 

Dengan demikian, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data akurat. Pilar Utama Visi Indonesia Emas 2045, di antaranya pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembangunan ekonomi berkelanjutan; pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional; dan tata kelola kepemerintahan. Selaras dengan Visi Bupati-Wakil Bupati Lahat “Menata Kota Membangun Desa”, pada Misi ke-2 “Membangunan perekonomian yang berkeadilan melalui pengembangan sumber daya manusia dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah”.

Data yang dihasilkan Sensus Ekonomi 2026 dapat dijadikan rujukan dalam mendukung perumusan kebijakan. Misalnya, data yang rinci mengenai struktur ketenagakerjaan di berbagai sektor ekonomi akan menjadi dasar untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Pengembangan wilayah berbasis potensi lokal, misalnya pariwisata, agrobisnis, UMKM, atau industri kreatif, sehingga dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.   

Demi masa depan ekonomi bangsa, kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya BPS sebagai penyelenggara statistik. Partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha untuk turut memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Hal terpenting juga, kepada masyarakat secara luas dapat memberikan informasi keberadaan, lokasi dan aktivitas ekonomi dalam kegiatan tersebut.   

Sumber: