Okta : Kita Harus Melihat Sisi Positif UU TNI

Kuncinya tertuju pada penambahan 6 lembaga yang bisa diisi TNI aktif, yang dianggap mencederai supremasi sipil. 

Dalam pandangannya kata Oktaria 6 lembaga yang dimaksud itu tupoksinya tidak bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab TNI, untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam praktiknya di lapangan selama ini sudah melibatkan TNI, maka TNI perlu juga menempati posisi strategis di atas untuk memanage penanggulangan bencana di Indonesia,"ujarnya 

Lebih jauh Oktaria mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Laut, peran TNI dalam  kedua lembaga ini tidak perlu diperdebatkan lagi.  

Selanjutnya Kejaksaan Agung, menurutnya ini bagian dari pada penguatan proses penegakan hukum di lingkup militer. 

Sementara untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Oktaria menilai ini tidak terlepas dari strategi kemanan pada wilayah-wilayah NKRI yang seringkali dilanggar oleh negara-negara lain, termasuk ilegal fishing.

"Kemudian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), yang tentu dijaga oleh TNI, sangat berkaitan dengan pertahanan keamanan dan diplomatik,"jelasnya.

Lanjutnya lagi, saat ini zaman terus berkembang, tantangan terhadap pertahanan dan keamanan negara terus berubah, masih ada gaya konvensional, ada ada juga pola modern.

Dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, menjadi hal yang lumrah jika TNI aktif mengisi posisi-posisi di atas. 

Pun dalam tahapan-tahapannya itu mengedepankan prinsip keadilan, kompetensi dan kepentingan bersama. Berhubungan dengan jabatan politik yang tidak diatur oleh UU TNI, itu adalah persoalan yang lain. 

"Langkah yang diambil DPR RI ini patut diapresiasi, karena telah membuat terobosan baru, memberikan ruang pengabdian yang proporsional kepada TNI untuk meningkatkan ketahanan dan kemanan negara sesuai 6 institusi yang baru ditambahkan,"kata Oktaria

Dalam rangka menciptakan ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baiknya kita berpendapat secara baik-baik, dan tidak ikut arus, ke sana ke mari atas opini yang telah beredar luas, sekalipun pada akhirnya perbedaan pendapat adalah sesuatu yang niscaya. 

"Ikut ramai silahkan saja, tapi lebih baik kita ikut ramai, dengan mengkaji terlebih dahulu sehingga pilihan-pilihan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan,"ucapnya.

TNI dan masyarakat sambung Oktaria adalah satu, perlu adanya sinergitas, solidaritas untuk membangun Indonesia yang lebih aman dan bermartabat.

"Khususnya untuk TNI yang selama ini kita kenal selalu bersama rakyat, TNI dan rakyat adalah satu, akar sejarahnya memang seperti itu. Harapannya dengan gerbang pengabdian yang baru dibuka, kita selalu mendukung TNI agar tetap menjaga serta meningkatkan keamanan, menciptakan kenyamanan, dan terus bergandengan tangan dengan rakyat Indonesia,"demikian Oktaria.*

Sumber: