Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Serap Aspirasi Kades se-Sumsel, Pintu Pemprov Sumsel Terbuka Bagi Kepala Desa

PALEMBANG, Lahatpos.co – Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni serap aspirasi Kades se-Sumsel melalui APDESI. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersilahturahmi dengan jajaran pengurus dari Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sumatera Selatan.

Silaturahmi ini guna menyerap aspirasi para Kepala Desa (Kades) di Sumsel. Kegiatan ini berlangsung di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (22/12/2023).

Agus Fatoni mengingatkan pentingnya silaturahmi guna mempererat hubungan antara pemerintahan, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa. 

Menurutnya, desa merupakan bagian penting dalam pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BACA JUGA:Tagihan Listrik Aman, Berikut Trik Ampuh Pilih AC Hemat Listrik

Oleh karena itu, komunikasi harus terjalin dengan baik agar kondisi di lapangan dapat termonitor oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupen/Kota. 

Hal ini juga termasuk jika nantinya terdapat kendala maupun persoalan dapat disampaikan melalui berdialog terlebih dahulu.

"Pintu Pemprov Sumsel selalu terbuka untuk seluruh Kepala Desa. Kita juga selalu siap menerima masukan dan aspirasi dari rekan-rekan APDESI,” ucap Agus Fatoni.  

Agus Fatoni mengatakan terkait Dana Bantuan Keuangan bersifat Khusus (Bangub) atau bantuan keuagan untuk para Kades akan dikaji kembali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tahun 2025. 

BACA JUGA:Tips dan Trik Hemat Pemakaian Data, Buat Kuota Internetmu Panjang Umur

Dia juga mengaku berkomitmen siap menerima masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan APDESI.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Ketua DPD APDESI Sumsel Sohiein mewakili para Kades menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya terkait kesejahteraan Kades dan perangkat desa mengingat jam kerja mereka tak terbatas setiap harinya.

Aspirasi yang disampaikan selanjutnya terkait Bangub agar intensif desa dapat dianggarkan pada Tahun 2024/APBD Perubahan atau APBD Induk Tahun 2025. 

Terakhir, agar terdapat jaminan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa dapat dilindungi sehingga jika ada pemanggilan Kepala Desa oleh APH dilakukan setelah adanya Pemeriksaan LHP oleh Inspektorat. 

Sumber: