Inilah Dana Pilkada Serentak Anggaran KPU dan Bawaslu dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumsel

Inilah Dana Pilkada Serentak Anggaran KPU dan Bawaslu dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumsel

Inilah biaya Pilkada serentak pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumsel.-Foto : dok/lahatpos.co-

Palembang, Lahatpos.co – Inilah dana Pilkada serentak Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumsel.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada serentak di Auditorium Bina Praja, Kamis (9/11/2023). 

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. 

Penandatanganan NPHD secara serentak ini dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. 

Kemudian, dilakukan antara Pemprov Sumsel dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel serta Pemerintah kab/kota dengan KPU dan Bawaslu Kab/Kota se-Sumsel. 

Pj Gubernur Sumsel A. Fatoni mengatakan penandatanganan NPHD ini merupakan bentuk cinta kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. 

Sebab penandatanganan ini menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Provinsi Sumsel.

"NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada sudah ditandatangani. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan," ujar Fatoni. 

Fatoni juga mengatakan penyerahan atau penandatanganan ini penting untuk memastikan bahwa penganggaran dalam pilkada tersedia. 

Sebab hal ini sesuai amanat UU yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu dana berasal dari APBN dan oleh karena itu untuk Pilkada ini menjadi tanggung jawab Provinsi dan kab/kota. 

"Dalam ketentuan Pilkada ini harus dianggarkan 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024," jelasnya. 

Dalam kesempatan itu Fatoni juga berpesan kepada semua kepala daerah yang hadir untuk ikut menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. 

Ia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi. 

Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: