Pemprov Sumsel, TNI/Polri Perkuat Regulasi Penanganan Ilegal Driling di Sumsel

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Toni Hermanto menuturkan kegiatan FGD terkait penanganan Ilegal Driling di wilayah Sumsel merupakan pelaksanaan FGD yang ke 5 yang membahas terkait rancangan Peraturan Permen (Permen) ESDM yang melakukan legalitas terhadap pengelolaan dan produksi minyak bumi sumur tradisional masyarakat.

BACA JUGA:6 Pejabat Administrator Pemda Lahat Dilantik Bupati Lahat, Ini Namanya

"Ini FGD kelima dimana, dimana sebelumnya kita juga sudah membahas beberapa langkah penanganan  atas aktivitas pengeboran liar di sumur minyak bumi oleh masyarakat di Sumsel, diharapkan dengan FGD ini kita dapat merumuskan beberapa langkah yang tepat," kata Kapolda.

Menyikapi persoalan tersbut, melalui Permen ESDM Toni menyebut,  para penegak hukum di Sumsel menjadi bersemangat memersiapkan langkah dalam pengawasan regulasi dari konsep Permen ESDM tersebut dengan tetap memperhatikan aspek hukum aspek sosial, budaya, dan aspek keamanan.

"Melalui Kementerian ESDM para penegak hukum diminta menyusun regulasinya membuat masukan-masukan yang konstruktif dan aktual maka kita hadirkan steakholder dari tingkat daerah hingga pusat," ucapnya.

Toni merinci  Polda Sumsel tahun 2021 telah melakukan penegakkan humum untuk kasus illegal driling sebanyak 22 kasus dan pada tahun 2022, pihaknya telah melakukan penegakan hukum pada kasus yang sama sebanyak 7 kasus.

BACA JUGA:Remaja Berkelahi, Satu Orang Tewas

"Tahun 2021 kita juga telah mengamankan 35 orang terkait 22 kasus ilegal drilling di Sumsel dan  melakukan penutupan sumur ilegal sebanyak 1025 titik di wilayah Muba, sedangkan tahun 2022 kita telah menangani 7 kasus denagn jumlah tersangka sebanyak 14 orang," tandasnya.

Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Sumsel, Brigjen. Pol. Rudi Setiawan, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahen Drawan, Pabandaya Binkar Kodam II Sriwijaya, Letkol. Inf. Edi tri, Asisten Intel Kajati Sumsel, Igde Ngurah Sriada, Pasi Intel 044 Gapo, Mayor Ernanda, Bupati Musi Banyuasin, Drs. Apriyadi, Bupati Pali, Heri Amalindo. (*)

 

Sumber: