Antisipasi Isu Perubahan Harga BBM

PALEMBANG, LAHATPOS.CO - Isu adanya perubahan kebijakan soal skema harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus disikapi dengan bijak.

Hal itu harus dilakukan, agar tidak timbulnya asumsi liar yang menyebabkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kondusifitas.

Oleh karena itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait isu perubahan kebijakan skema harga BBM tersebut.

"Terjadinya unjuk rasa terkait perubahan skema harga BBM ini tentu hal yang wajar, karena itu aksi spontanitas masyarakat. Namun sebelum terjadi, tetap harus dilakukan antisipasi baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga perubahan harga BBM ini tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," kata Herman Deru, usai rapat koordinasi bersama Forkompimda di Griya Agung Palembang, Rabu (31/8).

BACA JUGA:Barang Bukti Kuat, Ada Noda di Sprei

Dia menyebut, antisipasi jangka pendek yang harus dilakukan menghadapi perubahan skema harga BBM tersebut yakni dengan memberikan pemahaman atau sosialisasi ke masyarakat.

"Semua pihak harus bersinergi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan harga BBM ini," ujarnya.

Menurutnya, rencana pemerintah pusat melakukan perubahan harga BBM tersebut dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM. 

Lantaran keuangan negara sangat terbatas untuk memberikan subsidi yang besar di tengah harga minyak dunia yang terus melambung tinggi.

BACA JUGA:Penerapan Kampung Pancasila, dari Gotong Royong hingga Bantu Kloset di Tanjung Payang

"Pengertian kepada masyarakat memang harus dilakukan. Masyarakat juga harus jika keuangan negara ini  terbatas untuk memberikan subsidi yang besar. Apalagi, BBM subsidi ini kerap dimanfaatkan masyarakat yang justru tidak berhak menerimanya," terangnya.

Perubahan skema harga BBM tersebut, lanjutnya, juga sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap BBM bersubsidi.

Bahkan, perubahan skema harga tersebut juga dapat menjadi momentum pemerintah dalam memberikan bantalan sosial yang belakangan ini didengungkan kerap didengungkan kementerian keuangan.

Bantalan sosial merupakan kebijakan pemerintah berupa batuan dana untuk menjaga menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

Sumber: