Terima Konsultasi Pejabat Empat Lawang, Joncik Minta BPKP Sumsel Tidak Bosan

LAHATPOS.CO, Empat Lawang - Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad, minta BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel, tidak bosan-bosan, jika ada pejabat dilingkungan Pemkab Empat Lawang yang berkonsultasi ke BPKP Perwakilan Sumsel.

Hal ini disampaikannya, saat Penandatangan Komitmen Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas menuju Level 3 pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun 2022, di Ruang Rapat Madani Setda Empat Lawang, Kamis (28/07/2022).

"Saya harap kepada BPKP, jangan bosan-bosan kalau ada pejabat Empat Lawang yang konsultasi. Karena Bupati yang minta, sebab saya berharap pejabat Empat Lawang tidak ada yang tersandung hukum," ungkap Joncik Muhammad.

Menurut Joncik, pejabat Empat Lawang perlu literasi tentang pemahaman hukum. Hal ini dilakukan, agar mereka tidak takut dan tidak menyalahi aturan apa yang mereka kerjakan.

BACA JUGA:Buat Karcis dari Karton, Petugas Parkir Pantai Laguna Diringkus

"Kalau ada apa-apa, konsultasikan ke BPKP. Sepanjang ada dasarnya, lakukan. Kalau tidak ada, kita konsultasikan. Kadang-kadang kita harus buat skorsing," ujarnya.

Bupati menegaskan, dalam penandatanganan komitmen ini, harus dimulai dari diri sendiri. Yaitu para pimpinan OPD masing-masing.

"Saya minta, agar data-data yang diperlukan Inspektorat diselesaikan secepatnya. Kami mohon juga bantuannya dari BPKP," harapnya.

Sementara itu Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel Buyung, mengaku hampir setiap minggu, ada dari pemerintah daerah di Sumatera Selatan, datang untuk berkonsultasi kepada BPKP.

BACA JUGA:Kopda M, Suami yang Dalangi Tembak Istri Sendiri, Tewas Diduga Minum Racun

"Kami hampir setiap minggu ada dari pemda di Sumsel berkonsultasi kepada kami. Bagaimana cara menangani berbagai permasalahan dan resiko," ujarnya.

Terkai dengan penilaian SPIPm lanjut Buyung, penilaian ini banyak masuk diaspek teknis. Biasanya setiap OPD persamaan, salah satunya pengadaan.

Selain itu, sambung Buyung, ada arahan dari Presiden, agar setiap pengadaan itu harus mengutamakan produk dalam negeri. Dan ini harus segera ditindak lanjuti.

"Misalnya peralatan BPBD, untuk peralatan penanggulangan bencana alam. Nah ini kita kaji lagi untuk produk dalam negeri. Karena dalam arah Presiden, kita harus utamakan produk dalam negeri memang lebih mahal, dan ini harus kita lakukan secara transparan," pungkasnya.

Sumber: