Siswa TK Dapat PIP 2026, Kemendikdasmen Resmi Tetapkan Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun

Siswa TK Dapat PIP 2026, Kemendikdasmen Resmi Tetapkan Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun

JAKARTA, LAHATPOS.CO - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengambil langkah monumental dengan memperluas skema wajib belajar di Indonesia. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, secara resmi mengumumkan penetapan Wajib Belajar menjadi 13 Tahun, yang kini mencakup jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai pondasi awal pendidikan.

Program Wajib Belajar 13 Tahun ini merupakan perluasan dari skema sebelumnya (12 tahun) yang hanya mencakup SD, SMP, dan SMA/SMK.

Penambahan satu tahun di jenjang pra-sekolah ini ditargetkan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2026.

"Wajib Belajar 13 Tahun ini dimulai dari jenjang TK satu tahun, dilanjutkan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam taklimat media di Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.

TK Masuk Prioritas Penerima PIP 2026

Sejalan dengan perluasan wajib belajar ini, Kemendikdasmen juga mengumumkan kebijakan baru yang sangat ditunggu: siswa Taman Kanak-Kanak (TK) kini akan menjadi penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Program bantuan sosial yang selama ini dikhususkan bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, kini akan diperluas ke jenjang PAUD/TK mulai tahun anggaran 2026.

"Dalam rangka memberikan dukungan untuk Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak, PIP yang selama ini dikhususkan untuk murid SD, SMP, dan SMA, mulai tahun depan akan diberikan untuk anak-anak di tingkat taman kanak-kanak," tegas Mu'ti.

Pemberian dana PIP bagi siswa TK ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan personal bagi keluarga kurang mampu dan memastikan aksesibilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi karakter dan pembelajaran berkelanjutan anak.

Target Implementasi dan Kolaborasi Lintas Kementerian

Kemendikdasmen menargetkan program Wajib Belajar 13 Tahun ini dapat diimplementasikan secara optimal mulai tahun 2026, dan akan dilakukan kolaborasi erat dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk memastikan ketersediaan layanan TK/PAUD yang merata di seluruh pelosok negeri.

Langkah ini diapresiasi sebagai upaya strategis pemerintah dalam berinvestasi pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak usia dini, mengingat banyak studi menunjukkan bahwa pengembalian investasi tertinggi dalam pendidikan terjadi pada masa-masa emas anak.

Sumber: