Ganda menilai, dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU dan Bawaslu di Lahat sudah sangat jelas terlihat.
“Ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat,” ujarnya.
Bawaslu Kabupaten Lahat sendiri pada saat perekrutan Panwascam sebelumnya diawali dengan proses evaluasi Panwascam, dan dengan dalih evaluasi tersebut 90% Panwascam lama gugur.
“Itu sangat tidak masuk akal,” lanjut Ganda yang juga mantan Ketua Pemuda Pancasila Lahat yang cukup disegani di jajaran Pemuda Pancasila Sumatera Selatan.
Hal yang sama juga terjadi di KPU Kabupaten Lahat dengan memilih PPK yang baru beberapa bulan pindah status penduduk di luar Kabupaten Lahat.
“Indikasi dugaan upaya pengarahan sekelompok entitas yang meninggalkan tempat asalnya secara besar-besaran (eksodus), untuk membangun kekuatan yang bernilai negatif yang berdampak pada tidak stabilnya jalan roda demokrasi menjelang Pilkada tahun 2024,” tutur Ganda yang juga tergabung di Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) Cabang Lahat.
Apa jadinya proses demokrasi di Kabupaten Lahat ini kedepan.
Pemilukada tinggal beberapa bulan lagi.
Jika indikasi ketidaknetralan para penyelenggara Pemilu ini maka hancurlah proses dan hasil pilkada nantinya.
Kata netral saja tidak cukup diucapkan melainkan dijalankan dengan sikap dan perbuatan.
“Jadi minta maaf, kalau anda yang hobi suka duduk ngopi bareng dengan teman anda tim sukses. Jangan dulu lah anda ngopi bareng dengan tim sukses,” ujarnya.
Memang anda tidak bicara apa-apa di warung kopi tapi publik susah mengerti bahwa anda bukan bagian dari tim sukses.
Ngopinya masing-masing di rumah saja.
Apalagi kalau anda masih merupakan keluarga dekat dari salah satu Paslon.
“Nanti selesai Pilkada, selesai penetapan KPU, waktu anda sudah menjadi warga negara yang tidak punya afiliasi, barulah,” tutur Ganda lagi.
Ganda mengajak seluruh unsur penyelanggara pemilu untuk kembali benar benar menjaga netralitasnya.