Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, H Yulian Gunhar SH MH mengemukakan, pihaknya akan mendukung dan membantu Pansus Batubara DPRD Kabupaten Lahat ini, banyak sekali dari hasil laporan di lapangan, 34 perusahaan ini bermasalah.
"Tentunya baik Kementerian ESDM, Kementerian DLH, Kementerian Keuangan, serta 34 perusahaan penambangan batubara akan kita hadirkan dan minta data konkrit," terangnya.
Ia menuturkan, sehingga konflik-konflik sosial yang muncul dapat diketahui, dan reklamasi wilayah tambang pun harus dijalankan.
"Jangan mau menambang, tapi reklamasi tidak dikerjakan, dari data yang disampaikan Pansus Batubara DPRD Kabupaten Lahat ini, menjadi bahan masukan serta pembahasan untuk melakukan RDP dan RDPU," tukas H Yulian Gunhar.