Pemkab Jajaki Kerjasama BSI Muara Enim

MUARA ENIM - Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan penjajakan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Muara Enim. Hal tersebut terungkap dalam Paparan dan Rapat Pembahasan Rencana Kerjasama antara Pemkab Muara Enim dengan Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Muara Enim di ruang rapat Serasan Sekundang Muara Enim, Selasa (12/4). Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Riswandar, Asisten Administrasi Umum Maryana, Kabag Kerjasama Husin dan para pejabat serta OPD terkait lainnya. Sedangkan dari BSI dihadiri langsung oleh Branch Manager BSI KCP Muara Enim Marta Adinata bersama stafnya. Menurut Branch Manager BSI KCP Muara Enim Marta Adinata bahwa PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Muara Enim menawarkan kerjasama dalam program pengembangan keuangan syariah di Indonesia dengan ruang lingkup kerja sama bermacam-macam tergantung kebutuhan Pemda Muara Enim saat ini. Setidak ada delapan produk yang akan ditawarkan, lanjut Marta yakni Layanan produk deposito, giro dan tabungan, Pembayaran Payroll gaji dan/atau tunjangan Pegawai, Pembayaran Jasa Medis Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan, Fasilitas pembiayaan pegawai, Fasilitas BSI Cash Management System, Fasilitas Pembiayaan Talangan Piutang BPJS Kesehatan bagi Rumah Sakit, Fasilitas Pemberian Pembiayaan Talangan Covid-19 dan Layanan pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. “BSI ini adalah Bank Syariah milik pemerintah, sehingga tidak perlu ragu,” tutupnya. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Riswandar, pada intinya sangat menyambut baik atas paparan dan  rencana kerjasama yang ditawarkan BSI Muara Enim kepada Pemkab Muara Enim. Dan jika melihat dari beberapa program yang ditawarkan BSI, tentu harus dipelajari lagi dan akan dirapatkan kembali dengan instansi terkait sehingga kedepan program tersebut benar-benar bermanfaat dan saling menguntungkan untuk  kesejahteraan masyarakat serta tidak menyalahi aturan yang berlaku. Untuk itu, sambung Riswandar, kepada TKKSD dan peserta rapat untuk memberikan saran dan pendapat terhadap rencana kerja sama tersebut dengan mempertimbangkan kesesuaian rencana KSDPK dengan RPJMD dan Renstra sektor terkait, Keterkaitan antar sektor, Kelayakan biaya dan manfaat, Dampak terhadap pembangunan daerah dan hal lainnya yang dianggap perlu dibahas. Ditambahkan Kabag Kerjasama Husin, memang ada beberapa program yang ditawarkan BSI Muara Enim, namun ada beberapa program yang cukup menarik seperti Fasilitas Pembiayaan Talangan Piutang BPJS Kesehatan bagi Rumah Sakit yang selama ini sering menjadi kendala di rumah sakit. Namun hal tersebut, kata dia, perlu pengkajian lebih lanjut seperti prosedurnya dan mekanismenya bagaimana. “Sering BPJS Kesehatan agak lambat dalam pembayaran ke rumah sakit, sedangkan rumah sakit perlu uang untuk operasional. Jadi dengan program tersebut BSI mungkin bisa menalanginya. Makanya kita harus rapat kembali untuk membahasnya secara detil,” kata Husin.(ozi)