Tegas! Bupati Joncik Komitmen Lindungi Nasib PPPK di Empat Lawang

Lahatpos.co, Jakarta - Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad menunjukkan kepemimpinannya di tingkat nasional saat menghadiri Rapat Apkasi bersama jajaran Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis 18 September 2025.

Dalam forum strategis tersebut, Joncik secara lantang menyuarakan keresahan daerah atas penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai sangat signifikan dan berpotensi menekan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan data, alokasi TKD tahun 2025 hanya sebesar Rp 848,52 triliun, lebih rendah dibanding realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp 863,5 triliun. 

Penurunan ini dipastikan berimbas langsung ke seluruh kabupaten/kota, termasuk Empat Lawang, yang diperkirakan akan kehilangan lebih dari Rp 200 miliar dari pos DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).

“Dampaknya sangat besar. APBD 2026 Empat Lawang bisa terguncang, karena penurunan TKD ini langsung menggerus kemampuan fiskal daerah. Bahkan, untuk belanja pegawai saja termasuk pembayaran gaji PPPK yang akan diangkat tidak akan terpenuhi,” ungkap Buapati Empat Lawang H. Joncik Muhammad dalam forum Apkasi.

Dirinya lanjut Joncik, mengingatkan bahwa KUA/PPAS 2026 yang telah disepakati bersama DPRD kini terancam berubah drastis. 

Dirinya juga menilai kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut nasib ribuan pegawai, khususnya tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.

“Honorer yang sudah lama mengabdi berharap dengan status PPPK kehidupannya akan lebih terjamin. Namun kalau transfer daerah terus menurun tanpa kompensasi yang adil, maka janji negara untuk menyejahterakan mereka bisa gagal terpenuhi. Saya di sini untuk memperjuangkan mereka,” tegas Bupati dengan suara bergetar.

Melalui forum Apkasi, Joncik Muhammad bersama kepala daerah lain mendesak pemerintah pusat agar lebih bijak dalam merumuskan kebijakan fiskal. 

Dia juga menegaskan, daerah seperti Empat Lawang yang masih berjuang membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik tidak boleh dibiarkan kehilangan daya fiskal.

“Pusat harus hadir dengan solusi. Jangan sampai daerah hanya diberi beban, sementara ruang gerak keuangan dipersempit. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal keadilan fiskal dan kelangsungan hidup para aparatur yang bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

Dengan sikap tegas Bupati Empat Lawang ini, meneguhkan posisinya sebagai pemimpin daerah yang berani bersuara lantang demi kepentingan rakyat, khususnya untuk melindungi hak pegawai daerah dan memperjuangkan nasib para honorer yang telah lama menunggu kepastian.

Sumber: