Menjaga Kondusivitas: Tantangan Implementasi Deklarasi Damai Pemilu di Kabupaten Lahat

Masyarakat sebagai pemilih memiliki peran kunci dalam menyeleksi dan menilai calon-calon yang akan mereka pilih. 

Pendidikan politik menjadi aspek yang tak kalah penting, di mana masyarakat diberdayakan untuk memahami peran mereka dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan. 

Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya dilihat sebagai ajang perebutan kekuasaan, melainkan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat. 

Kesadaran bahwa pemilu bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana proses demokrasi dapat berlangsung dengan damai dan bermartabat, menjadi fondasi utama untuk menjaga kondusivitas di Kabupaten Lahat. 

Menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan provokasi adalah komitmen bersama yang tertuang dalam deklarasi damai. 

Namun, bagaimana masyarakat Lahat memastikan bahwa komitmen ini tidak hanya menjadi slogan kosong? Peran media massa, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama memiliki peran vital dalam mengawal implementasi deklarasi damai. 

Dalam merespons potensi penyebaran hoax, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang akurat dan tidak memihak. 

Organisasi masyarakat sipil dapat turut berperan dalam memantau pelaksanaan pemilu, melaporkan potensi pelanggaran, dan memberikan edukasi politik kepada masyarakat. 

Sementara tokoh agama memiliki peran moral dalam mengajak umatnya untuk menjaga kedamaian dan menghormati hasil pemilu. 

Deklarasi damai bukan hanya seremonial formalitas, melainkan komitmen bersama untuk menciptakan iklim demokratis yang sehat. 

Pemilu di Kabupaten Lahat bukan hanya tentang pilihan politik, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat membangun fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. 

Implementasi deklarasi damai bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan langkah awal yang memerlukan kerjasama aktif semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan keberlanjutan demokrasi di bumi Lahat.* 

(Amaludin-Dosen Unsela)

Sumber: