Titipan Para Kyai untuk Ganjar

JAKARTA, Lahatpos.co - Belum lama ini ada satu peristiwa bersejarah yang sepertinya luput dari perhatian publik. Padahal yang hadir adalah para kyai, ulama besar atau lazim disebut sebagai para masyayikh dari penjuru di Nusantara.

Saya tidak sembarangan ketika menyebut seluruh yang hadir adalah para kyai besar. Siapa yang menyangsikan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus. Ahmad Bahauddin Mursalim atau Gus Baha.

Ada juga Pimpinan Ponpes Al Muayyad Solo KH Karim, Habib Hasan Mulahela Purworejo, KH Abdulloh Kafabihi Kediri, KH Muhammad Abdulloh Cirebon, dll

Dari luar pulau Jawa ada KH Ahmad Tajally Lampung Tengah, LH Mahfudz Papua, KH Ahmad Damanhuri Jayapura, KH Ahmad Junaidi Palangkaraya. Turut hadir sejumlah kyai dari Banjarmasin, Tenggarong, Tanah Laut, Garut, Sukabumi, Kota Banjar, Ciamis. Totalnya 57 masyayikh.

BACA JUGA:Badar Sejahtera Indonesia DPD Lahat Apresiasi Bomba Group dalam Kegiatan Donor Darah

Mereka semua berkumpul di pondoknya Alm KH Maemoen Zubair, Ponpes Al Anwar Rembang. 

Saya sebut peristiwa bersejarah karena di tengah-tengah para masyayikh ini hadir salah satu calon presiden yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Turut mendampingi Mas Ganjar, Gus Yasin Putra Mbah Moen yang kini menjabat Wakil Gubernur Jateng. 

Tentu saja ketika para masyayikh se Nusantara berkumpul. Dan di situ ada Ganjar. Mereka tak sekadar ngobrol ngalor ngidul atau guyon gak penting. 

BACA JUGA:Satu Jemaah Haji Lahat Tidak Ikut Pulang ke Tanah Air, ini Alasannya

Dalam pertemuan yang dipimpin KH Muhammad Idror Maimoen atau Gus Idror selaku putra bungsu Mbah Moen itu, para ulama menyepakati 8 poin penting yang dititipkan kepada Ganjar:

1. Prestasi yang telah dilakukan oleh Ganjar di Jawa Tengah dan beberapa terobosan kebersamaan nasionalis religius hendaknya dapat dilanjutkan dengan skala yang lebih luas, khususnya dalam memaksimalkan pengelolaan dan penghimpunan zakat melalui Baznas.

2. Akses komunikasi dari warga ke pemerintah hendaknya dipermudah, diteruskan, serta diperluas hingga skala nasional.

3. Terkait program pembangunan IKN di Kalimantan, diharapkan tak hanya pembangunan infrastruktur saja, namun meliputi pula pembangunan keagamaan agar keberadaan IKN nantinya tidak menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi dan budaya di masa depan.

Sumber: