Pemprov Sumsel dan LPSK Jalin Kerjasama

Terlebih, lanjutnya, bantuan kepada para korban tersebut tidak hanya diberikan sampai korban tersebut pulih dari peristiwa yang dialaminya.

Pemenuhan hak para korban kekerasan itu bukah hanya sebatas perlindungan hukum dan perawatan cidera yang dialami, namun tanggung jawab ini harus diberikan sampai mereka bisa memenuhi kebutuhannya ketika mereka sembuh seperti memberikan pelatih atau kesempatan agar mereka bisa berpenghasilan," tuturnya.

Untuk mewujudkan kerjasama tersebut, LPSK juga terus berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti Dinas Sosial, Dunas Ketenagakerjaan hingga Kementerian Kesehatan.

"Karena pendampingan ini sangat panjang mulai dari perlindungan, perwaran dan lainnya. Karena itu, hal ini butuh kolaborasi," pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Biro Kerjasama dan Humas LPSK Sriyana, Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK Galih Prihanto Jati dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.(*)

 

Sumber: