Exco Partai Buruh Lahat Tolak Harga BBM Naik

LAHAT, LAHATPOS.CO - Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax dan Solar oleh pihak Pemerintah Pusat, tetapi tidak diimbangi pendapatan masyarakat yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.

Terlebih, mayoritas mata pencaharian penduduk bertani, buruh di pabrik, buruh harian lepas.

Demikian diutarakan, Ketua Executive Committee Partai Buruh Kabupaten Lahat, Amir Hamzah.

Menurut dia, kenaikan BBM tersebut begitu berdampak sekali, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.

BACA JUGA:60 Tim Putra, 38 Tim Putri Voli, Tanding di Open Turnamen Voli Ball Prabu Menang

BACA JUGA:Exco Partai Buruh Lahat Tolak Harga BBM Naik

"Sangat besar sekali pengaruhnya, terhadap penghasilan warga yang tidak sebanding, belum lagi memicu kenaikan sembilan bahan pokok (Sembako), ongkos ojek, angkutan kota (Angkot), angkutan desa (Angdes) dan lain sebagainya, jelas kami menolak kenaikan harga BBM," ungkapnya, Ahad (4/9/2022).

Apalagi, sambung dirinya, pemerintah pusat akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada masyarakat.

"Yang menjadi pertanyaan, kalangan penerima mana, apakah sudah terdata atau sektor baru. Karena efek yang diberikan sangat terasa sekali," papar Amir Hamzah.

Amir Hamzah menerangkan, sepatutnya pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta perusahaan minyak harus memperhatikan terlebih dahulu, aspirasi dari arus bawah, supaya kedepannya memberatkan masyarakat.

"Inilah yang perlu kita bahas bersama, dengan duduk dalam satu ruangan, bagaimana solusi terbaik tanpa membebankan biaya sekolah, rumah tangga dan operasional lainnya," keluhnya. 

Terpisah, Lepi salah satu warga Lahat menyampaikan, dirinya sangat keberatan dengan kenaikan harga BBM.

Justru ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat dari kalangan menengah kebawah, yang bergantung pada pendapatan perhari.

"Saya berjualan warung kelontongan, dan ini akan berdampak pada kenaikan sembako, sayur mayur serta kebutuhan lainnya. Setidaknya, saya minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden RI, Jokowi untuk mempertimbangkannya segi positif dan negatifnya," tegasnya. 

Sumber: