Presiden Jokowi Intruksikan Pemerintah Daerah Belanja Produk Dalam Negeri

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menodong pulihnya ekonomi melalui  cinta dan bangga dengan  produk lokal hasil produksi IKM, UKM dan UMKM yang dinilai  kualitasnya tidak kalah dari produk impor.

Gubernur Sumsel  H Herman Deru melalui dinas dan OPD terkait akan terus berupa memajukan produk lakal Sumsel  agar masuk dalam pasar nasional dengan menyalin kerjasama dengan berbagai pihak. 

"Komitmen  ini   membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk cinta akan produk kita sendiri utamanya yang dihasilkan IKM dan UKM yang ada di Sumsel,"  tegas   Herman Deru.

Dilain pihak Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2022 dengan tema "Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa" diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) RI, di Ruang Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (14/6).

Digelarnya rapat itu juga bertujuan melakukan pengawasan pada belanja anggaran di setiap daerah, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Rapat tersebut kali ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal kedisplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.

“Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini,” ujar Presiden.

Jokowi tegaskan, agar setiap belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan juga efisien tanpa mengesampingkan kualitas.

"Jangan sampai kita memiliki APBN Rp 2.714 triliun, APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

Kepala Negara meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal agar produk dalam negeri dapat mendominasi belanja pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu Wagub Mawardi Yahya mengatakan, bahwa Pemprov Sumsel akan segera menindak lanjuti terkait arahan Presiden tersebut dengan mendata kelengkapan barang yang dimiliki Pemprov berdasarkan kelompok Impor dan Produk Dalam Negeri (PDN).

"Tadi Presiden juga telah mengintruksikan agar semua instansi pemerintahan menggunakan seluruh menggunakan produk dalam negeri, nah ini nanti kita intruksikan seluruh OPD untuk melakukan pendataan terkait barang-barang yang kita beli dan akan di kelompokkan antara impor dan lokal," kata Mawardi Yahya.

Mawardi menyebutkan, bahwa Pemprov Sumsel memprioritaskan belanja dengan membeli produk lokal namun jika stok ketersediaan produk lokal kosong maka memaksa untuk memberi produk impor. Kedepan ia berharap agar setiap OPD memprioritaskan membeli produk lokal.

Sumber: