CSR Rp 46 Miliar, Kemana? Komisi II Tidak Diundang Rapat Forum CSR

LAHAT - Rp 46 Miliar, Kemana? Komisi II DPRD Lahat mengaku tidak mendapatkan undangan pada rapat forum CSR. Sejak tahun 2019 total dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang gelontarkan perusahaan BUMN dan swasta, nilainya cukup fantastis. Mencapai Rp 46 miliar. Dengan rincian tahun 2019 sebanyak Rp 6,6 miliar, 2020 terkumpul Rp 16,9 miliar, dan 2021 pada angka Rp 23,6 miliar. Namun sayangnya, sebagian warga Lahat mengeluh, informasi peruntukan dana dari perusahaan ini belum terlihat jelas. Apalagi hingga kini belum ada bentuk fisak dari penggunaan dana tersebut. Ketua Komisi II DPRD Lahat, Dedi Candera SE mengaku, CSR yang berasal dari perusahaan di Kabupaten Lahat tidak jelas penggunaannya. Baca Juga : Menurutnya, dana dari perusahaan bukan sekedar bentuk tangggung jawab perusahaan saja di Ring I-Ring II saja, melainkan bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Seperti contoh, adanya bentuk fisik yang bisa manfaatkan masyarakat, sekaligus menjadi kantong baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkab Lahat. “Kita sudah pernah panggil Bappeda Lahat, rupanya mereka sekedar terima laporan saja. Jadi mana fungsi dari Forum CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah d!bentuk ini,” ujar Dedi Candera, kemarin. Politisi PDI Perjuangan Lahat ini mencontohkan, penggunaan dana itu bisa bangunkan tempat pariwisata ataupun lahan parkir seperti di area Pasar Lematang. Selain menjadikan tatanan kota lebih indah, lalu lintas jadi lancar, juga bisa memberikan PAD yang jelas. Dengan begitu penggunaan dana ini terlihat jelas, dan d!nikmati seluruh masyarakat. “Saya juga sangat menyayangkan, pada rapat forum CSR tidak ada Komisi II DPRD Lahat yang diundang. Jadi kita tidak mengetahui dana dari perusahaan ini telah d!gunakan untuk apa saja, dan apa rencana kedepannya. Jika setiap tahun hanya seperti ini saja, tidak akan ada perubahan,” tegasnya. Ismed Taher, tokoh pemuda di Lahat juga sepakat dengan apa yang d!sampaikan Ketua Komisi II DPRD Lahat. Menurutnya, Forum CSR yang dibentuk ini bisa berperan dengan baik untuk menyalurkan dana yang terkumpul. Mengingat dalam tiga tahun terakhir ini, tidak terlihat bentuk fisik dari dana tersebut, hanya sekedar laporan saja. “Harapan kedepan ada perubahan, ada keterbukaan tentang dana perusahaan ini. Bila perlu tampilkan ke publik, berapa yang didapat, hingga pengunaannya, karena itu hal pertama yang dipertanyakan masyarakat,” ucap Ismed Taher. Wakil Bupati Lahat, Haryanto SE MM MBA menuturkan, pelaksanaan program CSR PKBL ini harus sesuai visi-misi mewujudkan Kabupaten Lahat berakhlak mandiri. Bappeda Lahat mencatat, saat ini baru ada 40 perusahaan yang aktif dalam penyaluran CSR, sisanya belum berkontribusi penuh. Mulai dari tahun 2019, dana CSR sangat membantu pembangunan Kabupaten Lahat, dengan tidak mengurangi program-program di desa. “Program PKBL salah satunya untuk meningkatkan tata pasar ekonomi di Kabupaten Lahat. Bisa digunakan untuk membantu pengentasan kemiskinan, seperti penyediaan Mandi Cuci Kakus (MCK) bagi warga, karena itu salah satu indikator kemiskinan,” kata Haryanto. Tahun 2023 mendatang, Lahat akan menjadi tuan rumah Porprov Sumsel. Haryanto menyarankan, CSR tahun 2022 bisa digunakan untuk mensukseskan ajang olahraga bergengsi tersebut, seperti untuk pembangunan sejumlah venue. “Kita meminta semua pihak terkait termasuk perusahaan, ikut mensukseskan ajang itu, dengan cara menyalurkan dananya,” sampai Haryanto. (zki/her/dyn)

Sumber: