Partai Politik Memerlukan Media

PALEMBANG - Partai politik memerlukan media. Peran pers atau media sebagai salah satu pilar penting bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, memiliki peran yang besar terutama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat. Hal itu d!sampaikan Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin SE MSi d!wakili H Hasyim SI MSi saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan d!skusi bersama dengan mengangkat tema Kontribusi Parpol dan Publik Dalam Sinergi Membangun Pers yang Memajukan Demokrasi, Sabtu (26/2). “Media dan pers memiliki peranan penting bagi masyarakat terutama menjelang Pemilu serentak tahun 2024 nanti, karena setiap tahapan tidak terlepas dari pemberitaan dan sosialisasi Pemilu yang terus d!lakukan oleh pers, sehingga proses demokrasi dapat d!kawal secara bersama,” kata Hasyim. D!jelaskannya juga, peran media dalam mengawal demokrasi di Indonesia tentunya berbeda dengan negara lain. Ia mencontohkan pemilu diluar negeri d!antaranya letak dan struktur geografi. Menurutnya, struktur geografi Indonesia terdiri ribuan desa, yang tentunya memang sangat membutuhkan media dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat dari mulai tahapan sosialisasi pemilu hingga penetapan pemenang pemilu. “Hal itu tentunya dengan tujuan dan asas pemilu dapat tercapai jujur adil dan transparan,” ungkap Hasyim. “Seperti sudah hukum alam dari mulai sejak demokrasi Pancasila, justru prakteknya masih ada otokrasi dan oligrasi media yang cenderung mengekang pers itu sendiri,” kata Holdan. Selain itu, Holdan mengatakan tantangan lainnya peran media harus d!tonjolkan networking atau jaringan karena tuntutan teknologi yang berkembang pesat, sehingga dapat menjadikan peran pers yang cukup bermanfaat bagi masyarakat. Namun ia meyakini hal tersebut telah d!antisipasi sebelumnya, oleh pers terutama pihak perusahaan media terutama media-media yang ada. Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar menuturkan, saat ini peran pers sendiri sebenarnya sudah berkontribusi dalam menegakkan nilai demokrasi terutama berperan dalam pemilu dan pilkada. D!katakannya, jurnalis atau wartawan dapat memastikan pemerintah dengan berjalan atau tidaknya wewenang yang dibuat dengan menekankan partisipasi politik dari masyarakat. Sementara itu, pengamat sosial Drs Bagindo Togar menyampaikan peran media sebagai kontrol sosial masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri bukan kepentingan politik. Ia mencontohkan, Jokowi menjadi presiden dengan program-programnya seperti blusukan bukan karena parpol melainkan dari peran pers itu sendiri, sehingga masyarakat menilai ingin mempunyai seorang pemimpin yang merakyat. (Fdl)

Sumber: