Menkeu Minta Maaf Soal TKD, Banggar DPR : Soal Dana Mengendap Tak Masuk Akal

Menkeu Minta Maaf Soal TKD, Banggar DPR : Soal Dana Mengendap Tak Masuk Akal

JAKARTA, LAHATPOS.CO - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi permintaan maaf Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada pemerintah daerah (pemda) terkait polemik pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026. 

Said menilai alasan Menkeu yang menyebut adanya dana daerah yang mengendap di bank tidak masuk akal.

Menurutnya, selama ia bertugas di Banggar DPR, seluruh daerah selalu mampu menghabiskan anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

"Kalau selama ini saya 13 tahun di badan anggaran. Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis," kata Said kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 4 November 2025.

Ia juga menepis anggapan bahwa dana yang masih tersimpan di bank menandakan daerah tidak menggunakan anggarannya. 

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan program daerah.

"Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank. Itu kan bagian dari proses, program-program yang masih yang sudah, sedang dan akan dijalankan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa tidak mungkin ada pemda yang membiarkan anggarannya tidak terpakai.

"Pasti habis anggarannya, tidak mungkin anggarannya tidak akan habis," tegas Said.

Lebih lanjut, Said menilai bahwa dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah pusat, semua daerah justru tengah menghadapi pengurangan alokasi dana. 

Oleh sebab itu, menurutnya, tidak masuk akal jika ada anggapan bahwa pemda sengaja menahan dana.

"Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal," pungkasnya.

Diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada pemda setelah muncul polemik mengenai pemotongan TKD dalam APBN 2026. 

Sumber: