SENSUS EKONOMI: KOLABORASI BERSAMA MEMBANGUN NEGERI

Etika Suryandari, S.Si., M.T.

Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Lahat

Lahatpos.co - Ada banyak kisah perjuangan yang jarang terdengar di balik setiap angka statistik. Seperti kisah seorang petugas BPS yang berjalan menyusuri jalan berlumpur di sebuah desa kecil, membawa kuesioner, dan berbekal bara semangat yang menyala di dadanya. Ia mengetuk pintu setiap rumah, warung, bengkel, lalu menanyakan hal-hal yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya bernilai besar seperti besaran omzet, jumlah tenaga kerja, dan bagaimana perjalanan usaha mereka. 

Namun, justru pertanyaan itu sering tak mendapatkan jawaban pasti. Petugas mendapatkan sambutan dingin, bahkan penolakan dengan nada tak mengenakkan. Tugas yang penuh tantangan itu bukan sekadar mencatat angka, melainkan mengabadikan denyut nadi ekonomi bangsa. Dari tangan para pejuang data inilah lahir data dan informasi penting yang akan menjadi dasar kebijakan bangsa.

Perjalanan Sensus Ekonomi dan Refleksi Hari Statistik Nasional

Sensus Ekonomi telah menjadi sensus penting sejak pertama kali digelar pada 1986, kemudian berulang setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6, yakni: 1996, 2006, dan 2016. Setiap pelaksanaannya menjadi tonggak bersejarah yang memotret wajah ekonomi Indonesia, dari jumlah usaha mikro hingga struktur perusahaan besar. Tanpa sensus, kita ibarat berjalan tanpa kompas sehingga tidak tahu arah. 

Hari ini, 26 September 2025, bangsa Indonesia memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) ke-65. Hari istimewa ini bermula saat lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. HSN bukan sekadar perayaan, tetapi pengingat bahwa data adalah fondasi perencanaan, dan statistik adalah bahasa pembangunan yang menyatukan semua pihak. 

Tema Hari Statistik Nasional tahun ini, “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju”, menegaskan kembali tentang peran data dalam pembangunan bangsa. Tanpa data statistik, kita seperti kapal besar tanpa kompas di lautan global yang penuh badai. 

Seperti halnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) ibarat kompas yang menunjukkan arah, sekaligus cermin yang memantulkan wajah ekonomi kita: apakah UMKM sudah cukup kuat menopang ekonomi? Apakah pelaku usaha kita sudah cukup berdaya saing? Apakah transformasi digital sudah dilaksanakan merata? Apakah struktur usaha kita akan mampu bertahan menghadapi tantangan krisis global?

Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen pengumpulan data yang dapat menghasilkan data perekonomian Indonesia hingga wilayah terkecil. Tujuan dilaksanakannya adalah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Outputnya berupa informasi struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta informasi terkait ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

Dari hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) menurut skala usaha di Provinsi Sumatera Selatan terdapat sebanyak 648.971 usaha/perusahaan (98,69%) berskala Usaha Mikro Kecil (UMK) dan sebanyak 8.593 usaha/perusahaan (1,31%) berskala Usaha Menengah Besar (UMB). Hasil pendaftaran SE2016 tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah usaha/perusahaan menurut lapangan usaha, didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 338.249 usaha/perusahaan atau 51,44 persen dari seluruh usaha/perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk di Kabupaten Lahat sendiri tercatat sebanyak 35.612 unit usaha pada SE2016, yang terdiri dari 35.292 UMK dan 320 UMB. 

Fakta-fakta di atas memandu arah kebijakan nasional dan mendorong terciptanya berbagai program pemberdayaan UMKM. Hal ini membuktikan bahwa data tidak hanya sekadar angka, melainkan berubah menjadi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Data BPS akurat karena berbasis metode ilmiah, independen karena menjaga netralitas, dan berkelanjutan karena dapat memantau tren dari waktu ke waktu. Dengan keunggulan tersebut, SE2026 akan menjadi pilar penting dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi untuk Indonesia Maju

Sensus Ekonomi tahun depan bukan hanya tanggung jawab BPS semata, namun seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat membutuhkan data tersebut untuk strategi pembangunan nasional, sementara pemerintah daerah membutuhkannya untuk rencana pembangunan daerah (RPJMD) dan kebijakan lokal lainnya. Dari pedagang kaki lima hingga perusahaan multinasional, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban moral untuk menyediakan data yang jujur ​​demi kebaikan bersama. 

Akademisi dan peneliti bertanggung jawab mengolah data menjadi analisis yang tajam, sementara media pada gilirannya menyebarluaskan informasi ini agar publik mendapatkan insight dan memahami pentingnya statistik. Masyarakat juga berperan penting dalam memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 nanti. Hajat besar tahun depan ini tidak akan berhasil tanpa sinergi dan kolaborasi, karena data statistik ibarat orkestra yang akan berhasil ditampilkan dengan baik dan memukau, hanya jika semua elemennya berperan dan instrumennya selaras.

Pada momentum Hari Statistik Nasional ini, mari kita sama-sama merefleksikan bahwa Sensus Ekonomi bukan milik BPS, melainkan milik bangsa. Data bukan hanya tentang BPS, tapi tentang kita semua. Sensus Ekonomi 2026 adalah kesempatan untuk meneguhkan kolaborasi nasional, agar statistik benar-benar berdampak. 

Sumber: