Natalius Pigai Resmikan "Ruang Marsinah" di Kemenham: Simbol Keberanian dan Pembelaan Hak Pekerja

Natalius Pigai Resmikan "Ruang Marsinah" di Kemenham: Simbol Keberanian dan Pembelaan Hak Pekerja

JAKARTA, LAHATPOS.CO - Komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) terhadap perlindungan hak-hak pekerja dan kaum rentan semakin dipertegas. 

Menteri HAM Natalius Pigai secara resmi menetapkan ruang pelayanan publik utama di kantornya sebagai "Ruang Marsinah". 

Penamaan ini merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap sosok aktivis buruh legendaris yang baru saja dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional.

Ruang Pelayanan Publik Dijadikan Simbol Perjuangan

"Ruang Marsinah" akan difungsikan sebagai pusat pelayanan publik di bidang HAM. Menurut Menteri Pigai, penamaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah pernyataan moral dan ideologis.

“Kami menetapkan ruang pelayanan publik di lantai satu ini sebagai 'Ruang Marsinah'. Marsinah adalah simbol perjuangan hak asasi manusia, khususnya hak buruh dan pekerja, serta simbol keberanian dalam melawan penindasan,” tegas Menteri Natalius Pigai dalam peresmian di Kantor Kemenham, Selasa 11 November 2025.

Pigai menekankan bahwa dengan menamai ruang pelayanan publik dengan nama Marsinah, seluruh jajaran Kemenham diingatkan setiap hari untuk senantiasa berpihak pada rakyat kecil, buruh, dan mereka yang hak-haknya dilanggar.

Marsinah, yang gugur saat memperjuangkan upah layak dan hak berserikat bagi rekan-rekannya, menjadi representasi dari korban ketidakadilan sosial.

Pesan Moral Bagi Jajaran Kementerian

Keputusan ini diharapkan dapat menanamkan semangat militansi dan keberanian Marsinah kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kemenham.

"Setiap kali melayani masyarakat, setiap ASN harus ingat bahwa di balik nama Marsinah ada sejarah perlawanan heroik demi keadilan. Ini adalah pengingat moral kita bahwa kementerian ini didirikan untuk membela mereka yang lemah, bukan untuk menjadi menara gading kekuasaan," lanjut Pigai.

Penetapan "Ruang Marsinah" ini dilakukan beriringan dengan penetapan nama "Gedung K.H. Abdurrahman Wahid" sebagai nama gedung kantor Kemenham, menandakan konsolidasi nilai-nilai HAM, pluralisme, dan keadilan sosial sebagai landasan kerja kementerian tersebut.

Sumber: