Oleh: Amaludin (Dosen Universitas Serelo Lahat)
Lahatpos.co - Isu keberpihakan dalam proses politik, terutama dalam perhelatan besar seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selalu menjadi sorotan yang tak terhindarkan. Hal ini terutama dirasakan ketika figur penting dalam struktur pemerintahan seperti Penjabat Bupati, yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas wilayahnya, terseret dalam pusaran isu keberpihakan.
Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Lahat, di mana Pj Bupati Imam Pasli SSTP MSi menghadapi tantangan besar dalam menjaga netralitasnya di tengah isu keberpihakan dalam Pilkada Lahat. Isu ini bukan hanya soal posisi politik seorang pemimpin, tetapi juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, integritas pemilu, dan masa depan demokrasi di daerah tersebut.
Menjelang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lahat, muncul kekhawatiran tentang potensi konflik yang dapat mencederai proses demokrasi yang sehat.
Di banyak daerah, Pilkada kerap menjadi ajang yang rawan terhadap berbagai kepentingan politik yang bertabrakan, dan sering kali, potensi konflik itu justru dipicu oleh adanya persepsi masyarakat terkait keberpihakan pemerintah setempat terhadap salah satu calon.
Pada konteks ini, sosok Pj Bupati menjadi perhatian, mengingat posisinya yang strategis dalam mengelola jalannya pemerintahan sehari-hari, termasuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.
Penjabat Bupati, sebagai seorang aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk memimpin sementara suatu daerah, seharusnya bersikap netral dalam proses politik apapun. Hal ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengharuskan ASN (Aparatur Sipil Negara) menjaga profesionalisme dan menjauhkan diri dari pengaruh atau keterlibatan dalam politik praktis. Namun demikian, kenyataan di lapangan sering kali berbeda, di mana berbagai tekanan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan persepsi publik bahwa Pj Bupati berpihak pada salah satu kontestan dalam Pilkada.
Imam Pasli, sebagai Pj Bupati Lahat, menyadari betul tantangan ini. Dalam berbagai pernyataannya, ia menegaskan komitmennya untuk bersikap netral, menolak segala bentuk keberpihakan, dan fokus pada tugas utamanya, yakni memastikan bahwa Pilkada di Kabupaten Lahat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Menjaga suasana kondusif di tengah potensi konflik merupakan prioritas utama.
Tindakan ini tentunya sejalan dengan upaya untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar, yang bisa muncul jika masyarakat merasa ada keberpihakan dari pemimpin daerah.
Di sisi lain, isu keberpihakan sering kali tidak hanya datang dari realitas yang ada, tetapi juga dari persepsi yang terbentuk di masyarakat. Masyarakat sering kali melihat keterlibatan pejabat pemerintah dalam Pilkada sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, terutama ketika ada kedekatan antara pejabat tersebut dengan salah satu calon atau partai politik tertentu. Persepsi ini diperparah dengan berkembangnya berbagai rumor atau berita yang belum tentu benar, tetapi berhasil mempengaruhi opini publik.
Di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform lainnya, tantangan untuk menjaga netralitas semakin besar. Opini masyarakat dapat dengan cepat terpolarisasi hanya karena sebuah isu atau rumor yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Isu keberpihakan Pj Bupati dalam Pilkada Lahat menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Imam Pasli. Sebagai seorang pemimpin yang tidak memiliki kepentingan politik langsung dalam kontestasi Pilkada, tanggung jawab Imam Pasli adalah memastikan bahwa semua calon diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa adanya intervensi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pada tahap ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Imam Pasli dan jajaran pemerintahannya perlu berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat, menunjukkan bahwa mereka bekerja secara profesional dan netral, serta tidak terlibat dalam politik praktis.
Komitmen Pj Bupati untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk TNI, Polri, KPU, Bawaslu, serta tokoh masyarakat, merupakan langkah yang tepat untuk meredam isu keberpihakan. Dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat dan institusi penegak hukum, Imam Pasli dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya berfokus pada terciptanya stabilitas dan keamanan, bukan pada kepentingan politik sesaat.
Kolaborasi ini juga menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi konflik yang mungkin timbul, baik itu akibat persaingan politik yang memanas maupun akibat adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.