Inilah yang buat pembangunan di Lahat jadi terhambat.
Artinya masih banyak utang pemerintah pusat belum dibayarkan ke Kabupaten Lahat.
Bersama pemerintah daerah, pansus akan terus berupaya agar DBH ini dibayarkan penuh oleh pemerintah pusat.
Agar Kabupaten Lahat bisa lebih banyak lakukan pembangunan.
BACA JUGA:Kasus Kaki Gajah di Pajar Bulan Nihil
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam baik mineral dan batubara menjelang akhir tahun 2022 telah over target.
DBH minyak bumi realisasi sebesar Rp18,1 miliar dari pagu Rp8,5 miliar atau naik sebesar 213,33 persen.
DBH gas bumi realisasinya Rp73,4 miliar dari Pagu Rp50,2 miliar naik sebesar 146,1 persen.
Sedangkan DBH batubara realisasinya Rp434 miliar dari Pagu Rp470 miliar naik 108,4 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat, Ghufran D, SE, MM mengatakan, untuk DBH secara global, tahun ini mencapai 118,31 persen, di mana sebesar Rp714,5 miliar dari Pagu sebesar Rp603,9 miliar.
DBH sektor tambang batubara penyumbang paling besar sekitar 50 persen lebih dari DBH SDA dan DBA gas bumi.
“Realisasi tahun ini itu ditambah kurang bayar tahun sebelumnya. Sementara untuk penghitungan secara total, hingga akhir tahun,” kata Ghupran, Sabtu (17/12/2022).
Ghupran mengatakan, DBH itu digunakan Pemkab Lahat untuk pembangunan fisik maupun non fisik.
BACA JUGA:Salurkan BLT Triwulan lV, Babinsa Koramil 405-02/Merapi Monitor
Lalu bila ada penyesuaian keuangan dari pusat, maka dana anggaran pembangunan dari DBH tersebut, diantisipasi dengan sisa bayar DBH tahun sebelumnya.