Kedua, menurut Wapres, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.
“Sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia,” terangnya.
Yang tak kalah penting, lanjut Wapres, sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia harus ada, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut.
“Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan dan kebangsaan,” kata Wapres mengingatkan.
BACA JUGA:Istri Driver Ojek Online yang Hamil Diperiksa, Cegah Stunting di Sumsel
Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, Wapres menilai bahwa Kementerian Hukum dan HAM berperan penting sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengapresiasi lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melaporkan, pada 9 November tahun ini, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam Sidang Universal Periodic Review di Jenewa, Swiss.
Salah satunya adalah komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima saat ini.
BACA JUGA:Perkuat Sumsel Mandiri Pangan, ICMI Kembangkan Sorgum Sebagai Panganan Lokal
“Kita patut berbangga. Namun, tidak lupa, bahwa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia merupakan suatu proses yang terus-menerus harus ditingkatkan sebagai amanat seluruh rakyat Indonesia melalui ikatan kebangsaan dan kenegaraan di dalam Pancasila dan Konstitusi,” tegasnya.
Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.
Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Kabag Hukum Setda Lahat, Aris Toteles SH MH menjelaskan, pemberian penghargaan Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022, dengan tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia Untuk Setiap Orang”; Advancing Human Rights for Everyone.
“Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM,” ujarnya.
BACA JUGA:Desa Sirah Pulau Tuan Rumah Launching Kampung KB
Terakhir 2018 Kabupaten Lahat pernah dapat penghargaan ini. Untuk Sumsel, tahun ini cuma 3 kabupaten/kota yang menerima penghargaan Peduli HAM yakni, Lahat, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas. (*)