Kalau untuk penyiraman memang bisa namun itu untuk jangka pendek, namun jika lama kelamaan kotaran tadi akan jadi debu jika hujan aliran airnya akan jadi hitam.
Sehingga sesuai arahan surat edaran Bupati Lahat agar digunakan dengan mesin vakum dan debu tadi dikembalikan lagi ke tambang, yang jadi catatan jika saat ini perusahaan sudah berikan kompensasi, maka perusahaan juga akan abai dengan pengelolaan dampak lingkungan, karena mereka beranggapan sudah berikan kompensasi ke masyarakat.
"Kami himbau kepada semua perusahaan agar benar benar peduli dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di desa. Bahkan jika perlu ada actionnya dari perusahaan, bersama sama bersihkan sisa sisa debu jika perlu bersama pemerintah desa, kita lakukan pembersihan kami akan tunggu jadwalnya. Bahkan saat ini banyak juga kendaraan angkutan batubara dengan nomor plat luar Lahat. Bahkan pajak kendaraan sudah mati, sampai kendaraan tidak layak operasi," ujarnya.
Sementara perwakilan masyarakat Desa Kebur Sri Gustini bersama rekan yang lain meminta kepada pihak perusahaan agar membersihkan debu yang berada di jalanan. "Kami minta setiap perusahaan lakukan kebersihan secara kontinyu setiap minggunya," ucapnya.
"Kalau setiap minggu kan kotoran sudah menumpuk. Jadi kami minta pihak perusahaan agar di bersihkan, juga kepada pihak perusahaan agar memberikan kontribusi kepada masyarakat Kebur. Kami tidak ikut asosiasi atau aliansi manapun yang kami inginkan pihak perusahaan yang melintas agar berikan kontribusi pada masyarakat Desa Kebur, dan sampai saat ini hanya Dizamatra yang masih memberikan kontribusi kepada Desa Kebur," pintanya.
"Kami juga minta pada pihak perusahaan agar mengecek kelayakan udara di desa kami, apakah masih layak udara di sini karena banyak anak anak di desa yang terserang ISPA, asma, bahkan air sumur jadi hitam.
Kami inginkan kebersihan secepatnya terlebih untuk sekolah yang di pinggir jalan kasihan anak anak itu. Jadi jika ada masyarakat yang demo dari dampak debu itu memang sudah wajar," ungkapnya kesal.
Bahkan untuk perusahaan yang melintas di Desa Kebur yang diundang tapi tidak datang seperti PT SMS, PT DAS, PT BMS , kami akan stop kendaraannya untuk melintas di Desa Kebur.
Hadir juga perwakilan dari perusahaan Dizamatra Powerindo, Agung Dwi Anggoro. Menurutnya, pihak perusahaan akan komitmen dengan masyarakat, terkait hal hal yang diminta masyarakat kami siap untuk jalankan, tinggal atur waktu saja termasuk. Juga untuk penerpalan kami siap untuk merapikan. "Terkait kompensasi kami juga siap," tegasnya.
"Kami juga komitmen lakukan penyiraman satu jam sekali. Kami dari perusahaan akan komitmen sesuai dengan permintaan masyarakat.
Namun kami juga berharap ada pihak dari perusahaan lain yang juga memberikan kompensasi sehingga jumlah kompensasi yang diterima oleh masyarakat desa juga akan bertambah," terangnya.
Redi perwakilan dari PT MAS berpendapat, terkait houling dari PT MAS kami sudah komitmen sesuai anjuran pihak terkait. Jika ada tumpahan, tentunya bukan hal yang disengaja, sedangkan untuk penerpalan kami juga sudah komitmen jika ada kekeliruan kami juga akan kordinasi dengan pihak terkait.
"Terkait angkutan dengan kereta api, tentunya pihak PTKAI yang lebih tau kondisi untuk kesiapannya.Terkait kompensasi untuk desa kami minta dijadwalkan dilain waktu, sehingga akan dimusyawarah lagi," ucapnya.
Senada disampaikan perwakilan PT BAU, Komaruzaman Dani mengatakan kami akan perbaiki lagi yang sudah berjalan. Namun untuk saat ini kami minta dari pihak Dizamatra menanggulangi dulu untuk kebersihan dan penyiraman sampai diputuskan di musyawarah yang akan datang.
Turut hadir juga kuasa hukum Pemerintah Desa Kebur M Rizal SH mengatakan, permasalahan ini akan selalu terjadi saran kami, buatlah tim work (tim kerja). Disitu ada perwakilan dari perusahaan juga pemerintah desa dan pihak terkait sehingga ada regulasi jadi masukan kami ini agar dibuat oleh pemerintah kabupaten. "Ini sebenarnya masalah sosial, namun jangan sampai menjadi masalah hukum sehingga masalah ini tidak berlarut larut. Bahkan jika ada perusahaan yang diundang tidak datang kita buat somasi," tegasnya.
Dari hasil mediasi, tambah Yongki, sudah ditanggapi oleh pihak perusahaan kedepan kita tetap usaha akan kita buat tim work (tim kerja) ada dari unsur pemerintah desa, BPD, perusahaan dan akan ada pembahasan lanjutan untuk beberapa hari kedepan.