Wabup Empat Lawang A. Rifai Ikuti Rapat Kerja Bersama Mendagri Secara Daring

LAHAT POS,EMPAT LAWANG – Wakil Bupati Empat Lawang, A. Rifai, mengikuti kegiatan Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara daring dari Ruang Rapat Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang.

Kegiatan tersebut menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan, penguatan sinergi, serta penyelarasan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah.

BACA JUGA:HP Pavilion Terbaru Hadir dengan Pilihan Prosesor Modern, Laptop untuk Kerja, Kuliah, dan Produktivitas

Wakil Bupati Empat Lawang, A. Rifai, menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal penting dalam memastikan program-program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan kebijakan nasional dapat selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di daerah.

“Melalui forum ini, kita dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, setiap program yang dijalankan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar A. Rifai.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program-program nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Kabupaten Empat Lawang yang semakin maju.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang semakin kuat sehingga berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat terlaksana secara optimal. (*)

Sumber: