Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Celios Rilis Hasil Evaluasi Kinerja Jadi Sorotan Publik

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Celios Rilis Hasil Evaluasi Kinerja Jadi Sorotan Publik

JAKARTA, LAHATPOS.CO – Tepat setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset Center of Economics and Law Studies (Celios) merilis hasil evaluasi kinerja yang menjadi sorotan publik.

Dalam laporan bertajuk Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis Senin, 20 Oktober 2025, Celios menilai capaian pemerintahan saat ini masih jauh dari harapan. Hasil survei menunjukkan, sebagian besar masyarakat menilai janji kampanye belum banyak terwujud.

Prabowo mendapat nilai 3 dari 10, Gibran 2 dari 10, sementara Polri dan TNI masing-masing juga mendapat nilai rendah. Sebanyak 56 persen responden menilai janji politik baru dijalankan sebagian kecil, dan 43 persen menyebut belum ada yang benar-benar terealisasi.

“Elektabilitas Prabowo turun 34 persen akibat ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan,” tulis laporan Celios, dikutip pada Selasa 21 Oktober 2025.

Di sektor ekonomi, 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah semakin memberatkan, sedangkan 53 persen merasa bantuan dan stimulus ekonomi belum membantu kebutuhan harian.

Celios pun menilai, publik mulai mendesak adanya koreksi arah kebijakan ekonomi nasional.

Ekonom: Banyak Janji Kampanye Belum Menyentuh Realitas

Menanggapi hasil tersebut, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa selama satu tahun pemerintahan berjalan, masih banyak tantangan di sektor lapangan kerja, partisipasi publik, dan keadilan sosial.

Menurutnya, sejumlah program unggulan kampanye seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tiga juta rumah rakyat, dan penciptaan 19 juta lapangan kerja mulai diuji di hadapan realitas ekonomi.

“Hingga akhir 2025, baru sekitar 2,9 juta lapangan kerja yang benar-benar tercipta melalui program prioritas nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Jika laju ini tetap, butuh tiga periode untuk mencapai target sembilan belas juta pekerjaan baru,” jelas Achmad kepada Disway. 

Selain itu, Achmad juga menyoroti paradoks pemerintahan Prabowo–Gibran yang gencar mempercepat regulasi, namun justru mengurangi ruang partisipasi publik.

Ia mencontohkan revisi cepat terhadap UUP2SK, UU BUMN, serta pembentukan UU Danantara dan BPI Danantara, lembaga baru pengelola aset negara setara sovereign wealth fund.

“Transparency International menilai pembentukan BPI Danantara rawan konflik kepentingan dan korupsi karena minim akuntabilitas,” ujarnya.

Sumber: