Pemerintah Di Desak Evaluasi dan Cabut Ijin PT Batubara Lahat Terkait Dampak Limbah Yang Cemari Lahan Warga

Lahatpos.co, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PGNR mendesak pemerintah mencabut izin usaha PT Batubara Lahat (PTBL) terkait dampak limbah yang mencemari kebun warga di Desa Muara Temiang Kecamatan Merapi Barat.

Ketua Umum DPP PGNR Oktaria Saputra melalui rilisnya mengatakan telah terjadi pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan oleh limbah dari Kolam Pengendap Limbah (KPL ) PTBL.

Pencemaran lingkungan berupa limbah ini menurut Oktaria diduga kuat berasal dari kolam Pengendap Limbah (KPL) milik PT Batubara Lahat (PTBL) yang mencemari 3 anak sungai yang bermuara di Sungai Lematang.

Bukan hanya limbah lumpur yang mencemari kebun warga tapi limbah dari pecahan batubara juga mencemari aliran sungai sehingga menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal.

Merespon kerusakan lingkungan ini, warga sebenarnya sudah melapor ke dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut,"terang Oktaria Sabtu 1 Maret 2025.

Lanjut Oktaria, merujuk pada UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa operasi PT Batubara Lahat selama ini belum memenuhi prosedur keamanan, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan berdasarkan Amdal, artinya praktik tambang oleh PTBL telah melanggar hukum.

"Dari kejadian dan kerugian yang ditimbulkan, sudah sepantasnya pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap PTBL. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kepada PTBL, bahkan melihat kondisi sekarang, bahkan salah satu langkah yang bisa diambil adalah mencabut izin usaha PTBL,"tegas Oktaria.

Disisi lain, Oktaria menilai Dinas terkait yang berada di Kabupaten Lahat tidak memilki power untuk mengusut perusahaan tambang yang diduga melakukan pencemaran lingkungan.

Pasalnya, laporan yang telah dilayangkan masyarakat hingga saat ini belum juga ditindak lanjuti.

"Berhubung dengan laporan yang telah dilayangkan warga, sepertinya dinas terkait tidak mempunyai power untuk mengusut perusahaan tambang yang melakukan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, sekali lagi kami mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan ESDM mencabut izin perusahaan PT Batubara Lahat,"ungkapnya.

Pencabutan izin operasional tersebut perlu diambil demi menjaga keberlangsungan lingkungan dan keselamatan masyarakat terdampak.

"Mengingat sampai sekarang pun belum ada langkah persuasif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, serta tidak ada tindakan perbaikan dan mitigasi lingkungan agar tidak lebih parah ke depannya. Ini merupakan komitmen bersama, demi kehidupan masyarakat Lahat yang lebih baik, bukan semakin sengsara," Tutupnya (*)

Sumber: