SKK Migas Tetapkan Standarisasi Pengukuran CO2 Pada Program CCS/CCUS

SKK Migas Tetapkan Standarisasi Pengukuran CO2 Pada Program CCS/CCUS

SKK Migas Tetapkan Standarisasi Pengukuran CO2 Pada Program CCS/CCUS .-Foto: lahatpos.co-

“Pemerintah dan SKK Migas terus mendorong tumbuhnya bisnis CCS/CCUS, karena selain potensinya yang besar, keberadaan CCS/CCUS akan menjadi offset dari CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, sehingga dapat lebih menempatkan sumber energi minyak dan gas menjadi lebih ramah lingkungan. Penggunaan energi minyak dan gas yang menghasilkan emisi, diserap kembali melalui pengelolaannya pada CCS/CCUS untuk untuk mendukung target nett zero emission yang telah ditetapkan Pemerintah”, terang Hudi. 

TENTANG SKK MIGAS

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (selanjutnya disebut “SKK MIGAS”), suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Berita Baca Juga:

SKK Migas luncurkan inovasi teknologi SPEKTRUM di Pre IOG SCM Summit 2024 Surabaya.

SKK Migas memulai rangkaian Indonesia Upstream Oil & Gas SCM Summit 2024 (IOG SCM Summit 2024), dengan mengadakan event Pre IOG SCM Summit di Surabaya, pada 10-11 Juni 2024. 

Pre IOG SCM Summit di Surabaya mengangkat tema ‘Technology and Digitalisation’, yang menekankan peran penting teknologi dan digitalisasi dalam memajukan Supply Chain Management (SCM) industri hulu migas nasional.

“Diperlukan sinergi antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan dalam rangka program pengeboran jangka panjang yang telah dituangkan dalam Long Term Program (LTP) demi menunjang kegiatan usaha hulu migas yang efektif dan efisien khususnya dalam kegiatan  Supply Chain Management (SCM),” kata Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti, di acara Pre IOG SCM Summit, di Surabaya, Senin (10/6).

Pada kesempatan ini Wakil Kepala SKK Migas, Shinta Damayanti juga meresmikan Sistem Pemetaan Kolaboratif Tata Ruang Hulu Migas atau SPEKTRUM IOG 4.0 dengan mengaktifkan Wilayah Kerja migas sebagai sumber data dan informasi geospasial yang dapat diakses melalui kolaborasi data connection antara SKK Migas dan KKKS.

Saat pembukaan acara, hadir Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, serta para pemangku kepentingan industri hulu migas seperti KKKS, para pelaku industri penunjang hulu migas, kelompok usaha UMKM, lembaga dan akademisi, termasuk perwakilan pemerintahan daerah.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko menjelaskan, SPEKTRUM adalah sistem pemetaan kolaboratif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata ruang sektor hulu migas. Sistem ini memungkinkan sinkronisasi dan harmonisasi peta dari berbagai bidang kerja, yang integrasi dengan peta OneMap ESDM dan Kebijakan Satu Peta Nasional.

“Penerapan SPEKTRUM memudahkan pemetaan dan pengelolaan data ruang, serta mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan industri hulu migas nasional. Inovasi ini tentunya mendorong kemajuan industri hulu migas melalui adopsi teknologi canggih dan digitalisasi,” ujarnya.

Pengguna utama sistem ini adalah SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan para pemangku kepentingan industri hulu migas, khususnya yang berada di pemerintah. SKK Migas menjadi penghubung dan penyedia Infrastruktur Geospasial Dasar (IGD). Sementara itu, KKKS berperan sebagai penyelenggara simpul jaringan Informasi Geospasial Tematik (IGT) hulu migas di wilayah kerja masing-masing.

“Data dapat diakses oleh SKK Migas untuk pencarian, penyajian, pengunduhan, dan pengolahan secara real time. Dengan adanya jaringan informasi geospasial yang komprehensif, pengelolaan tata ruang hulu migas lebih efisien dan efektif,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: