Simak Imbauan DKP, Jelang Konferensi PWI Sumsel pada 23-24 Januari 2023, Usulkan Buat Pakta Integritas

Kalau wartawan anggota PWI memilih seseorang jadi Ketua PWI  dan Ketua DKP PWI karena dibayar dengan rupiah, berapa pun bayarannya, maka yang bersangkutan sudah menjatuhkan harga dirinya. 

“Pilihlah Ketua PWI dan Ketua DKP PWI Sumsel yang punya integritas, disegani dan mau memperjuangkan kepentingan anggota, sehingga selama lima tahun ke depan setiap anggota akan menikmati manfaat dari kinerja yang bagus. Jadi jangan hanya karena uang Rp. 300 ribu atau Rp. 500 ribu lantas memilih calon yang tidak akan memberi manfaat bagi para anggota ke depannya,” pesan Afdhal Azmi Jambak.

Dia juga mengharapkan kepada Ketua PWI  Pusat dan Ketua DK PWI Pusat membuat aturan, calon yang menang tetapi terbukti terlibat jual beli suara dengan bagi-bagi uang alias money politic atau terlibat suap menyuap, agar dibatalkan kemenangannya. 

“Wartawan sebaiknya menjadi contoh dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat,” tambah lelaki yang bekerja sebagai wartawan sejak tahun 1982 ini.

Terpisah, GM Lahat Pos Diansyah Putra mendukung imbauan dari Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Konferensi PWI Sumsel menjadi contoh dalam berdemokrasi. Sebentar lagi Pemilu 2024. Konferensi PWI Sumsel akan menjadi teladan menghindari politik uang.

Ia berharap, sebaiknya DKP PWI tidak sekedar memberikan imbauan. Akan tetapi merekomendasikan kepada panitia membuat Pakta Integritas bagi calon ketua PWI sepakat tidak melakukan politik uang.

“Buat dekralasi tidak melakukan politik uang bagi calon ketua PWI Sumsel,” ujarnya.

Selain itu, Diansyah berharap struktur kepengurusan PWI Sumsel kedepan dapat mengakomodir wartawan dari 17 kabupaten/kota se Sumsel. Minimal ada satu orang dari setiap kabupaten/kota masuk pengurus PWI Sumsel.

Paling tidak wartawan yang sudah lulus uji kompetensi utama. Supaya bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan PWI kedepan.*

Sumber: