Lahat Buka Formasi PPPK Sebanyak 2.386
Lahat Buka Formasi PPPK Sebanyak 2.386.--
LAHAT, Lahatpos.co – Tahun 2023 LAHAT membuka formasi lumayan banyak untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tidak tanggung tanggung, sebanyak 2.386 orang.
Jumlah formasi ini diketahui dari pengumuman seleksi jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Formasi tersebut untuk mengisi kebutuhan PKKK pada Jabatan Fungsional Guru sebanyak 559 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 1.654 orang, dan jabatan fungsional Tenaga Teknis lainnya sebanyak 173 orang.
Pelamar pelamar formassi ASN-PPPK untuk Jabatan Fungsional merupakan pelamar kriteria khusus (eks THK-II dan Tenaga non ASN) dan kriteria umum, memiliki kualifikasi Pendidikan lulusan SMA/SMK sederajat dan lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang memenuhi kualifikasi Pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman itu.
Pelamar memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat dua tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan suat keterangan bekerja yang ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja.
Persyaratan Umum Pelamar
Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Asli dan/atau kartu keluarga asli. Bagi pelamar yang belum memiliki KTP dapat melampirkan KTP Sementara atau Surat Keterangan dari instansi terkait.
Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada saat melamar.
Tidak pernah dipindana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, dan Prajurit Tenaga Negara Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
Memiliki kualitas Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kualifikasi Pendidikan yang dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kualifikasi Pendidikan yang terverifikasi harus sesuai dengan yang telah ditetapkan atau merupakan rumpun Pendidikan yang sama.
Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: