Tidak Cukup Sekedar Edukasi Stunting kepada Masyarakat, BKKBN Ingatkan Dampak Buruknya

"Efektif tersisa waktu 1 tahun dua bulan. Perlu terobosan dan kerja keras kita semua," ujar Teguh.

Menurut Teguh, tidak cukup edukasi, komitmen kuat pemerintah, atau penguatan melalui  konvergensi untuk mencapai target prevalensi stunting.

"Sesungguhnya masyarakat melalui keluarga sangat berperan.Untuk itu, mereka harus tahu apa penyebab dan bagaimana  mencegah stunting, sehingga mereka akan berpartisipasi aktif," kata Teguh.

Menurut Teguh, salah satu infrastruktur yang efektif untuk memberdayakan keluarga terkait program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan percepatan penurunan stunting adalah Mobil Unit Penerangan  (Mupen) BKKBN. 

Melihat strategisnya Mupen, pada April 2012 BKKBN pernah  mengadakan kegiatan bertajuk "Jawara Mupen on the Road". 

Ketika itu pelepasan  dilakukan di Kota Cilegon, Banten,  dan berakhir di Madura, Jawa Timur. 

Teguh mengatakan kemampuan pemerintah dalam mendukung program percepatan penurunan stunting sangat terbatas, termasuk dalam penganggaran. 

Untuk mengatasi keterbatasan itu, BKKBN mengajak banyak pihak  bergotong-royong.

"Gotong royong itu di antaranya berupa dukungan pemberdayaan ekonomi dan penyediaan makanan bergizi melalui program Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting), dan juga melalui program  Kakak Asuh Turunkan Stunting," urai Sukaryo.

Sukaryo juga mengatakan, pelayanan kontrasepsi yang dilakukan bidan berkontribusi  besar terhadap penurunan prevalensi stunting.

Dengan menjadi akseptor, seorang ibu dapat mengatur jarak kelahiran dengan baik dan dapat mengatur jumlah anak yang dilahirkan. 

"Harus komprehensif dalam menurunkan prevalensi stunting," jelas Teguh..

Teguh menyebut peran TNI, Polri, perusahaan swasta melalui program  Corporate Social Responsibility (CSR) hingga mitra kerja BKKBN lainnya yang sangat solid dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.

Teguh juga mengemukakan tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) 2023 yang berlangsung selama satu bulan dari 1 - 31 Juli. Hasil PPK 23 tidak hanya digunakan untuk kepentingan program Pembangunan Kekuarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kecana) saja,  tetapi  juga dipakai untuk melakukan intervensi, salah satunya dalam hal kemiskinan ekstrem dan program terkait lainnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dalam kesempatan itu  mengatakan bahwa Kota Cilegon pernah meraih peringkat pertama terbaik capaian prevalensi  stunting tingkat Provinsi Banten tahun  2022 lalu. 

Sumber: