Pemda Lahat Optimalkan PAD dari Pajak Daerah, TPP ASN Cair Juni, Pilkades 28 Desember

Lahat, Lahatpos.co - Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat memastikan bakal terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah. 

Bahkan DPRD Lahat mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lahat mengupayakan sumber-sumber yang ada. 

Bupati Lahat Cik Ujang SH disampaikan Wakil Bupati Lahat H Haryanto SE MM, pemerintah bakal terus berupaya melakukan perumusan peningkatan PAD.

Pemerintah akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak. 

Sebab berdasarkan undang-undang bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan mendorong pengoptimalan PAD.  

"Tentu langkahnya adalah dengan perumusan peningkatan terhadap sektor PAD," ujarnya H Haryanto menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Golkar, PDIP dan Gabungan 8 (G8) DPRD Lahat, Senin (5/6) saat rapat paripurna di DPRD Lahat. 

Haryanto pun menanggapi pandangan Fraksi PKB terhadap kesiapan venue olahraga menyambut Porprov 2023 mendatang. 

Wabup Haryanto mengatakan bahwa pemda mengajak BUMN, BUMS untuk membantu memperbaiki venue olahraga untuk kegiatan olahraga.  

"Lapangan olahraga sudah dianggarkan termasuk pembinaan dan peningkatan fasilitas atlet sesuai kebututan," tuturnya. 

Pemerintah daerah juga bakal lebih lagi memperhatikan pelaksanaan olahraga di Kabupaten Lahat baik level provinsi dan pusat, supaya Bumi Seganti Setungguan lebih dikenal lagi.  

"Apalagi penyelenggaraan porprov nanti, kami berharap Kabupaten Lahat menjadi tuan rumah untuk meningkatkan harkat dan martabat," ujarnya dalam Rapat Paripurna tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2022. 

Tanggapan dari Fraksi PDIP soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN disampaikan H Haryanto, bahwa untuk pencairan TPP bakal dilaksanakan pada akhir Juni 2023. 

"Tentunya TPP ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya. 

Selanjutnya, tanggapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) soal pelaksanaan Pilkades 2023. Menurut H Haryanto, bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa sehubungan bakal ada pemilu dan pemilukada gubernur/wakil gubernur dan wali kota/wakil wali kota, serta bupati/wakil bupati, maka untuk pelaksanaan Pilkades bisa dilaksanakan sebelum tanggal 1 September 2023. 

Sumber: