Herman Deru Harapkan FGD Resolusi Pertambangan Hasilkan Solusi Atasi Maraknya Tambang Ilegal

PALEMBANG, LAHATPOS.CO - Gubernur Sumsel H Herman Deru secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD), dengan tema "Resolusi Pertambangan Tanpa Izin" yang diselenggarakan  oleh Aktivis Peduli Sumsel (APS) di Hotel Aryaduta, Rabu (21/12).

Herman Deru berharap FGD ini melahirkan rekomendasi yang sehat dan benar-benar telak sehingga dapat menjadi pertimbangan di pusat.  

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan FGD yang diinisiasi para pemuda yang begitu peduli pada Provinsi Sumsel. 

Namun menurutnya aksi atau kegiatan ini hendaknya benar-benar dibedah sesuai dengan kemampuan dan latar belakang profesi yang pas sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. 

BACA JUGA:Keren PT BME, Beri Bantuan Mobil Truk Angkutan Sampah kepada Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat Lahat

Lebih jauh dikatakannya jika berbicara soal penambangan maka pembahasannya harus dilakukan secara runtun mulai dari regulasi pertama yakni perizinan. 

Seperti diketahui kata Herman Deru semua tahu bahwa perubahan regulasi pertambangan ini begitu dinamis mulai dari UU nomor 11 tahun 1967 berubah menjadi UU nomor 4 tahun 2009  kemudian UU nomor 23 tahun 2014 kemudian ditarik lagi menjadi yang terakhir ditarik lagi UU nomor 3 tahun 2020. 

"Semua tahu ini begitu dinamis, membuat semua sistem ini berubah baik sistem perizinan maupun sistem pengawasan. Nah ini ada yang tertinggal lagi bagaimana dengan rakyat termasuk keterlibatan rakyat secara langsung agar ini tidak menjadi ilegal. Inilah yanf perlu dibedah dalam FGD ini untuk dijadikan rekomendasi yang telak sifatnya sehingga tidak ada lagi kemungkinan atau celah untuk disanggah saat kita rekomendasikan ke pusat," jelasnya.

Iapun mengapresiasi gagasan APS yang dinilainya sangat brilian menggelar FGD resolusi pertambangan. Diharapkannya FGD ini nanti betul-betul menghasilkan rekomendasi yang sehat. 

BACA JUGA:88 KPM Desa Tanjung Pinang Terima Bantuan BLT DD Terakhir 2022

Sementara itu Ketua APS Firdaus Hasbullah mengatakan bahwa  FGD ini diikuti tak kurang 200 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum, pemerhati lingkungan, dinas perhubungan hingga mahasiswa. 

FGD ini mereka gelar salah satu tujuannya adalah untuk mencari solusi persoalan maraknya tambang ilegal di Sumsel. 

"Seperti jamur di musim hujan, tumbuh subur ada tambang batubara ada juga tambang emas ilegal dalam ruang lingkup Provinsi Sumsel," jelasnya. 

Solusi itu menurutnya perlu dirumuskan mengingat banyaknya kegiatan tanpa izin ini dapat menimbulkan berbagai konflik horizontal dalam masyarakat. 

Sumber: