Gubernur Sumsel Herman Deru Raih BKN Award 2022

PALEMBANG, LAHATPOS.CO - Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) meraih BKN Award 2022. HD mendapatkan penghargaan apresiasi “Kerja” dari Kepala Badan Kepegawaian Negara  (BKN) RI, sebagai Pembina Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian Kabupaten dan Kota Se- Sumsel.

Penghargaan berupa BKN Award tersebut  itu diberikan secara langsung oleh Kepala BKN RI,  Dr. Ir. Bima Haria Wibisana didampingi Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Drs Margi Prayitno, MAP kepada Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam acara BKN Award 2022 yang dilaksanakan  di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat 2 September 2022.

Pada ajang yang sama bukan hannya Gubernur Herman Deru saja yang menerima penghargaan, namun juga  Pemprov Sumsel mendapatkan penghargaan Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN  Palembang.

Penghargaan diterima oleh  Kepala BKD Sumsel, Hj Nora Elisya, SH MM  atas Komitmen Peningkatan Layanan Kepegawaian Dalam Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Profesional dan Bermartabat di Lingkungan Pemprov Sumsel. 

BACA JUGA:Bantuan Dana BLT DD untuk Biaya Pendidikan Anak Sekolah

Menanggapi penghargaan yang telah diterimnya pada ajang  BKN Award Tahun 2022. 

Gubernur  Herman Deru menegaskan, penghargaan  yang telah diterima  menjadi pemacu kinerja bagi kalangan ASN dilingkungan Pemprov Sumsel dalam memberikan layanan terbaik pada masyarakat.

"Alhamdulillah terima kasih kepada BKN yang telah memberikan penghargaan.  Ini  sebenarnya bukan target kita, tetapi   memang murni sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadikan kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam memanage  semua pegawai yang ada,” kata Herman Deru.

Lebih lanjut Herman Deru menyampaikan usulan penambahan pegawai melalui BKN.  

BACA JUGA:Lurah dan Babinsa Masuk Got di Pasar Baru Lahat

Karena kondisi yang ada di Sumsel saat ini masih banyak  kekurangan pegawai berstatus ASN baik di tingkat provinsi maupun di kabupate/kota.

"Persoalan yang kami hadapi bukan saja di provinsi, melainkan juga kabupaten/kota masih sangat kekurangan kuota pegawai ASN khususnya bagi kabupaten/kota baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Herman Deru meminta kejelasan terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Mengingat dirinya sering menerima keluhan terkait PPPK yang lulus, namun tidak ditugaskan  di daerah lokasi saat mendaftar.

Sumber: