Kota Pagar Alam Fokus Turunkan Angka Stunting

LAHATPOS.CO, Pagar Alam - Prevalensi Stunting di Sumatera Selatan, saat ini ada pada angka 24,8 persen. Sehingga dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dihelat di Kota Pagar Alam, Rabu (27/6/2022), pencegahan dan penurunan prevalensi stunting menjadi target utama.

Kota Pagar Alam yang didaulat sebagai tuan rumah puncak Harganas menjadi kota pravalensi terendah stunting, diantara kabupaten/kota di Sumatera Selatan yakni, 15,5 persen. Hal ini disampaikan Walikota Pagar Alam, Alpian Maskoni.

Dikatakannya, capaian ini tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak dan OPD dilingkungan Pemkot Pagar Alam. Mulai dari TP PKK, BKKB Kota Pagar Alam, serta pihak lain yang terus berupaya dalam pelayanan-pelayanan ke masyarakat terkait stunting.

Disamping itu, peran program ketahanan mandiri pangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selalu digaungkan gubernur.

BACA JUGA:Logo HUT RI Tahun 2022

Akan tetapi, kata Alpian, penurunan stunting ini adalah hal yang sulit, jika hanya mengandalkan pemerintah saja, dan harus ada sinergi dengan OPD terkait sehingga apa yang ditargetkan bisa terwujud.

Sementara Kepala Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN RI, Nopian Andusti mengatakan, Harganas merupakan momen penting untuk sama- sama mewujudkan Indonesia zero stunting.

Karena itu, Kata dia, dalam rangkaian roadshow Harganas ke-29 tahun 2022 kali ini, sejumlah kabupaten kota di Sumsel sudah dikunjungi untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk menanggulangi stunting.

“Apalagi, mereka yang rawan kena stunting ini adalah mereka yang secara ekonomi kurang beruntung, dan inilah yang perlu diselamatkan oleh pemerintah melalui program-program yang menyentuh, seperti pemberian gizi, pelayanan KB dan semacamnya,” ungkapnya.

BACA JUGA:Dua Hari Menjelang Armuzna

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, kenapa saat ini stunting masih tinggi, karena ada pola hidup yang salah entah itu dari segi makanan serta yang lainnya.

Untuk itu, kata Gubernur, memang harus ada sinergi yang baik antara OPD terkit dengan pihak lain juga, karena pencegahannya pun bisa dicegah ketika pasangan remaja hendak melakukan perkawinan.

“Artinya harus ada periode tertentu pertahun dari data Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan bimbingan kepada calon ibu yang tepat waktunya dalam proses kehamilan, hingga melahirkan dan menyusui,” tandasnya. 

Sumber: