BPK RI Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Belanja Daerah Pemkab Muara Enim

MUARA ENIM - Pemerintah Kabupaten Muara Enim siap komitmen dan memprioritaskan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Hal ini demi mempertahankan capaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya. Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Emran Tabrani MSi, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2021  di Aula Sriwijaya, Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan di Kota Palembang, Jumat (14/1). Mewakili Bupati Muara Enim, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah Pemkab. Muara Enim tahun anggaran 2021 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan Harry Purwaka SE CSFA. Kegiatan ini ditandai dengan penandatangan berita acara sekaligus penyerahahan LHP dari Kepala BPK kepada Pj Sekda dan juga Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc sebagai fungsi pengawasan pemerintahan di daerah. “Pemkab Muara Enim  mengharapkan pendampingan dan bimbingan secara berkelanjutan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan sehingga kami mampu konsisten menyajikan laporan yang benar dan mempertahankan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya,”tutur Pj Sekda. Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki menyampaikan hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Muara Enim melalui perangkat kerja terkait. Dirinya juga memberikan dukungan penuh kepada langkah maupun kebijakan yang nantinya diambil oleh Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar (HNU) dalam menindaklanjuti LHP ini demi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Terpisah, Pj Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar mengucapkan terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan atas laporan hasil pemeriksaan yang diberikan. Dirinya menekankan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di Pemkab Muara Enim harus diselenggarakan dengan baik dan benar sesuai koridor aturan ataupun regulasi yang telah ditetapkan. “Tentunya sudah menjadi salah satu prioritasnya untuk memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muara Enim sehingga perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan dapat tepat sasaran dan tepat guna,”pungkasnya.(ozi)

Sumber: