Gubernur Sumsel Diduga Telantarkan Kabupaten OKU

OKU – Gubernur Sumsel, Herman Deru, dugaan telah menelantarkan Kabupaten OKU. Lantaran sampai ini saat ini, belum ada Pj Bupati OKU yang d!tunjuk gubernur. Seperti dari puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli OKU menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD OKU Selasa (8/2/2022). Massa menuntut DPRD OKU mendesak Gubernur Sumsel untuk segera menunjuk Penjabat (PJ) Bupati OKU. Dalam aksinya, massa juga menyebutkan Gubernur Sumsel, H Herman Deru telah menelantarkan Kabupaten OKU dengan tidak menunjuk PJ Bupati OKU. Gubernur juga kena anggap sudah sewenang – wenang sehingga mengorbankan nasib masyarakat OKU. “Gubernur Sumsel sudah gagal dalam mengurus Sumsel terutama dalam penentuan Penjabat Bupati OKU yang sampai saat ini belum juga d!tunjuk. Walaupun sudah setahun jabatan Plh Bupati OKU. Sudah ribuan pegawai negeri yang tertunda pensiun dan naik pangkat akibat tidak adanya Penjabat Bupati,” kata Josi Robert, perwakilan massa saat orasi. Lanjut Josi Robert, posisi Plh Bupati OKU tak memiliki wewenang dalam kebijakan strategis sehingga memperburuk tata kelola Pemerintahan yang baik. Bahkan dalam orasinya massa meneriakan untuk mengusir Plh Bupati yang menurut mereka selama ini hanya tebar pesona dengan perjalanan dinas ke pelosok desa di OKU. “Ada empat pandangan kami terkait kondisi OKU, yang pertama Plh Bupati telah gagal melaksanakan tugasnya di OKU. Kedua Plh Bupati OKU hanya menjadi beban masyarakat OKU, ketiga Plh Bupati OKU saat ini adalah produk kesewenang – wenangan Gubernur Sumsel dan terakhir kita meminta DPRD OKU untuk mendesak Gubernur segera menunjuk PJ Bupati OKU,” tambah Bowo Sunarso, Koordinator Aksi. Bahkan massa juga menyebutkan jika Gubernur Sumsel sudah ingkar janji terkait dengan penetapan Pj Bupati OKU yang sebelumnya akan selesai pada September lalu. “Kita sudah tidak percaya lagi dengan Gubernur Sumsel sehingga kedepan tidak layak lagi jadi Gubernur Sumsel jika tidak mampu mengeluarkan kebijakan terkait penetapan PJ OKU,” sambung Robert. Aksi massa sendiri ditemui secara langsung Ketua DPRD OKU, Ir Marjito Bahri bersama sejumlah anggota DPRD OKU lainnya. Dikatakan Marjito pihaknya sendiri pernah mendatangi kantor Menteri Dalam Negeri pasca pernyataan Gubernur yang akan menyelesaikan permasalah penetapan PJ Bupati OKU. Namun ternyata saat itu berkas pengajuan memang belum masuk ke Kemendagri. “Kita sudah datang langsung ke Mendagri. Pada saat itu, belum ada berkas masuk. Kami sepakat dengan aksi ini kita akan tindak lanjuti, demi kebaikan masyarakat OKU,” kata Marjito. (lee/dyn)

Sumber: