Wakil Gubernur Himbau OPD Provinsi dan Kab/Kota Percepat Realisasi Anggaran 

PALEMBANG - Mengawali kegiatannya Selasa (15/3) pagi, Sumsel H. Mawardi Yahya membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Realisasi APBD, APBN dan DAK Fisik Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 dan Sharing Knowledge PBJ Bidang DAK Fisik secara virtual dari Command Centre, Kantor Gubernur Sumsel. Melalui rapat pembahasan dan evaluasi ini Wagub Mawardi  berharap dapat memberikan masukan dan sumbangsih bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel. Dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2022  Mawardi meminta perangkat daerah memperhatikan beberapa hal. Seperti percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang, dapat d!lakukan segera setelah penerimaan DIPA. Kemudian melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat d!lakukan dengan mempercepat pembahasan rencana kegiatan DAK Fisik dan persiapan pengusunan APBDesa serta penetapn pejabat bendahara, jika terdapat perubahan agar bisa d!mulai proses penetapannya pada kesempatan pertama. Sementara itu terkait pembahasan evaluasi Realisasi APBD, APBN dan DAK Fisik Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, Wagub Mawardi menjelaskan bahwa tahun 2021 telah d!lewati. Meski masih d!landa Pandemi Covid 19 dan varian Omicron namun semua harus bertahan dan maju terus kedepan untuk menuju terwujudnya cita-cita bersama tahun 2923 yaitu Sumsel Maju untuk Semua. Lebih jauh d!katakannya dalam rangka persiapan dan perencanaan pembangunan kedepan tentu perlu menoleh ke belakang melihat hasil pelaksanaan pembangunan yang telah d!laksanakan. D!katakan Mawardi bahwa hasil pelaksanaan pembangunan Sumsel d!cerminkan oleh realisasi hasil pelaksanaan anggaran APBD, APBN dan DAK di Provinsi Sumsel. Adapun Belanja daerah ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp5,83 triliun dengan realisasi keuangan sebesar 92,02%. Kemudian Belanja Modal sebesae Rp2,19 triliun dengan realisasi keuangan sebesar 83,82% serta Belanja Tidak Terdufa Ro15 miliar dengan realisasi keuangan 93,70%. Serta Belanja Transfer sebesar Rp3,37 triliun rupiah dengan realisasi keuangan sebesar 84,32%. Dari alokasi anggaran belanja tersebut perangkat daerah penerima alokasi tertingfu adalah BPKAD sebesar Rp3,51 triliun, Dinas Pendidikan Rp3,35 triliun dan Dinas PUBM dan Tata Ruang Rp1,53 triliun. \"Kami apresiasi yang setinggi tingginya kepada perangkat daerah yang mencapai realisasi keuangan tertinggi di antaranya Satpol PP dengan realisasi keuangan 97,96 %, kemudian Dinas Perindustrian dengan realiasi keuangan 96,82% dan serta Dinas Kehutanan dengan realiasi keuangan sebesar 95,92%,\" ujar Wagub Mawardi Yahya. Selanjutnya Wagub juga membahas realisasi APBN yang dialokasikan di Sumsel serta mengenai realiasi DAK Fisik yang dilaksanakan perangkat daerah Provinsi Sumsel pada Triwulan IV Tahun anggaran 2021 sebesar 88,63% untuk realisasi keuangan dan 99,38% untuk realisasi fisik. Hadir dalam rakor tersebut antara lain Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyna, Asistrn II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel Ekowati Retnaningsih dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel. (*)

Sumber: